Golkar Nilai Pilkada Era Soeharto Lebih Baik, Dukung Pemilihan Dilakukan Lewat DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Marcus Mekeng, menyatakan setuju terhadap usulan penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.

Mekeng berpendapat, mekanisme pemilihan oleh DPRD seperti yang diterapkan pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dinilai lebih efektif.

Baca juga: Golkar Usul Jika Pilkada Dilakukan Lewat DPRD Masyarakat Tetap Dilibatkan

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama lebih dari tiga dekade, dari 1967 hingga 1998. Ia dikenal sebagai tokoh sentral dalam era Orde Baru.

"Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD," kata Mekeng di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Mekeng mengklaim bahwa Pilkada secara langsung tak membawa pengaruh signifikan terhadap kemajuan daerah.

Pilkada adalah proses demokratis untuk memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya.

"Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur I (NTT I) itu.

Menurutnya, banyak kepala daerah yang setelah terpilih justru kesulitan membiayai pembangunan dan bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat.

"Faktanya banyak daerah yang mengandalkan hidupnya dari pusat. Kreativitas dari pimpinan yang dipilih oleh rakyat nggak ada. Setelah dia duduk malah pusing mikir gimana cari uang," ucap Mekeng.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun membandingkan situasi tersebut dengan masa Pemerintahan Orde Baru.

"Jadi menurut saya lebih bagus dari zaman dulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang sudah bener-bener," ungkap Mekeng.

Baca juga: Demokrat Ingin Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Bukan Melalui DPRD, Hormati Sikap Cak Imin

DPRD yaitu lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPRD berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah.

Mekeng menilai, sistem Pilkada langsung rawan menghasilkan pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan finansial.

"Enggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tetapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam," tegasnya.

Mekeng juga menyoroti tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang justru menjadi beban calon kepala daerah.

"Dan tidak terlalu berat ongkosnya. Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan. Bukan kita bayar rakyat, tetapi ngumpulin masyarakat itu kan juga ongkosnya besar. Sementara gaji mereka kecil. Nah itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang gua," tuturnya.

Wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD kembali mencuat di Indonesia.

Saat ini, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun sejumlah tokoh dan partai politik mengusulkan agar sistemnya dikembalikan ke model perwakilan seperti era Orde Baru.

Apa yang Diusulkan?

• PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) melalui Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD provinsi, bukan langsung oleh rakyat
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa sistem ini dimungkinkan secara konstitusional karena UUD 1945 hanya menyebut “dipilih secara demokratis” tanpa menyebut teknisnya

Alasan Utama Wacana Ini

• Biaya Pilkada langsung sangat mahal, bisa mencapai miliaran rupiah per daerah
• Tingginya potensi konflik dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di banyak daerah
• Kualitas pemimpin tidak selalu terjamin, karena popularitas dan uang sering jadi faktor dominan