Dave Laksono Lantik Pengurus DPP Gradasi 2025–2030, Tegaskan Komitmen DPR RI

“Kita tidak bisa lagi membiarkan ruang digital Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma global.  Gradasi dapat menjadi pionir dalam menyuarakan kepentingan publik, termasuk dalam penyusunan regulasi digital yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Ia menyatakan bahwa Komisi I DPR RI sangat terbuka terhadap masukan masyarakat sipil, termasuk dari Gradasi, dalam penyusunan kebijakan strategis seperti revisi Undang-Undang Penyiaran dan regulasi digital lainnya.

“Kami di Komisi I saat ini sedang memimpin Panja Revisi UU Penyiaran. Perubahan besar sedang terjadi, karena penyiaran kini bukan lagi urusan TV konvensional saja, tapi sudah merambah OTT dan ruang digital.  Gradasi  bisa berperan aktif di sini,” tegasnya.

Upi Asmaradhana Resmi Pimpin  Gradasi 2025–2030

Upi Asmaradhana resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Gradasi. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional II Gradasi yang digelar pada 12–15 Desember 2024 di Taman Syailendra Cottage, Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Munas ini mengangkat tema “Kolaborasi Membangun Negeri Menuju Indonesia Makin Cakap Digital” dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia. 

Upi dikenal sebagai salah satu tokoh  dalam dunia literasi digital dan kebebasan pers. Ia sebelumnya menjabat sebagai Duta Literasi Digital Nasional  Gradasi, serta Duta Literasi Digital Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021–2023.

Selain di GRADASI, Upi adalah Founder dan CEO PT Kabar Grup Indonesia (KGI Network) dan aktif di berbagai organisasi seperti AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) sebagai Wakil Ketua Umum, Ahli Pers Dewan Pers, Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta organisasi lainnya seperti Ketua Umum Edukasi Peradaban Indonesia, Badan Pertimbangan Organisasi Indonesia Chief Editors Club, dan anggota Dewan Ekonomi Indonesia Timur. 

Ia merupakan penerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, antara lain Nusa Dharma Pustaloka (2022), Udin Award (2009), KPID Award (2010), dan Hellman Hammet Award (2011) dari Human Rights Watch.

Baca juga: Institut Guangxi China dan ITSB Kerjasama Pengembangan Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas

Dalam pidatonya, Upi menyampaikan bahwa  Gradasi bukan sekadar ormas, melainkan motor penggerak literasi digital yang adaptif dan berpihak pada rakyat. Ia menegaskan komitmen  Gradasi  untuk mengambil peran strategis dalam merumuskan regulasi yang menjamin kedaulatan digital Indonesia.

“GRADASI tidak hanya hadir untuk pelatihan dan kampanye digital, tetapi kami siap menjadi stakeholder utama dalam melahirkan regulasi yang melindungi hak-hak digital warga negara dan memperkuat posisi Indonesia dari dominasi platform asing. Kita tidak bisa hanya menjadi pasar, Indonesia harus menjadi produsen solusi digital,” tegas Upi.

Ia mengungkapkan bahwa Gradasi tengah menyusun naskah akademik dan kerangka regulasi strategis melalui Dewan Pakar dari kalangan kampus, untuk mengatasi ancaman seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi data.

“Ini kontribusi konkret kami agar ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, sehat, dan produktif,” imbuhnya.