Senin, 6 Oktober 2025

Konflik Thailand Vs Kamboja

DPR Sebut Konflik Thailand–Kamboja Ancam Keselamatan WNI dan Stabilitas ASEAN

Sebagai negara pendiri ASEAN, Dave menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari Indonesia.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
YouTube DW
TUTUP PERBATASAN - Tangkapan layar yang diambil pada Kamis (26/6/2025) menunjukkan tentara Thailand sedang berpatroli di perbatasan antara Thailand dengan Kamboja. Bulan ini kedua negara berperang di perbatasan. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja berpotensi mengancam keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak dan mengguncang stabilitas kawasan.

"Eskalasi konflik Thailand–Kamboja berpotensi mengancam keselamatan WNI di wilayah terdampak, mengganggu stabilitas ASEAN dengan menunda integrasi ekonomi dan diplomasi kawasan, serta menghentikan arus perdagangan lintas batas dan konektivitas darat melalui Thailand," kata Dave kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Menurut Dave, dampak konflik bisa sangat luas, mulai dari gelombang pengungsi, insiden keamanan lintas batas, hingga merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan damai.

"Ketegangan ini dapat memicu gelombang pengungsi dan insiden keamanan lintas batas, sekaligus merusak kredibilitas ASEAN sebagai kawasan yang damai dan stabil," ujarnya.

Sebagai negara pendiri ASEAN, Dave menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dari Indonesia.

Dalam konteks eskalasi Thailand–Kamboja, menurut dia, Indonesia dapat memainkan beberapa peran; pertama, menawarkan fasilitasi dialog bilateral atau multilateral berdasar pengalaman meredam konflik di Mindanao dan Myanmar.

"Mendorong ASEAN mengambil sikap kolektif sesuai prinsip AOIP (non-intervensi, inklusif, taat hukum internasional)," ucap Dave.

Komisi I DPR, lanjutnya, dapat menginisiasi dialog antarparlemen negara-negara ASEAN untuk membangun kepercayaan politik dan mendorong penyelesaian damai.

"Mengaktifkan ASEAN Regional Forum dan High-Level Task Force agar penanganan krisis berjalan terkoordinasi," tegas Dave.

Konflik memuncak pada Kamis (24/7/2025) ketika militer Thailand melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja. 

Enam pesawat tempur F-16 dikerahkan, dan satu di antaranya menjatuhkan bom ke sasaran militer yang telah ditentukan.

"Kami telah menggunakan kekuatan udara terhadap target militer sesuai rencana," ujar Wakil Juru Bicara Angkatan Darat Thailand, Richa Suksuwanon, seperti dilansir Reuters.

Sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk 11 warga sipil dan satu tentara Thailand. 

Pemerintah Thailand menutup seluruh akses perbatasan dengan Kamboja setelah insiden itu. Kementerian Pertahanan Kamboja mengecam keras tindakan militer Thailand.

Mereka menyebut bahwa dua bom dijatuhkan oleh jet tempur Thailand di sebuah jalan dan menuduh Thailand telah melanggar kedaulatan mereka.

"Kami mengutuk keras agresi militer yang gegabah dan brutal dari Kerajaan Thailand terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja," kata perwakilan dari Kementerian Pertahanan Kamboja.

Konflik dipicu oleh insiden ranjau darat di perbatasan kedua negara yang melukai dua tentara Thailand.

Pemerintah Thailand menuduh ranjau dipasang baru-baru ini oleh Kamboja di wilayah yang masih disengketakan.

Namun, Kamboja membantah tuduhan itu. Mereka menyebut tentara Thailand tersesat ke bekas zona perang yang masih dipenuhi ranjau sisa konflik masa lalu.

Menjelang serangan udara, Thailand telah memanggil pulang duta besarnya dari Phnom Penh pada Rabu malam (23/7/2025). 

Pemerintah juga menyatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved