Pulau Enggano Lepas dari Isolasi, Rieke Diah Desak Pemerintah Benahi 19 Pelabuhan

Rieke Diah Umumkan Pulau Enggano Tak Lagi Terisolasi, Desak Percepatan Perbaikan 19 Pelabuhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kabar menggembirakan datang dari Pulau Enggano, Bengkulu Utara, Bengkulu, pulau terluar di Samudera Hindia. Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengumumkan bahwa warga di pulau tersebut kini sudah tidak lagi terisolasi. 

Hal itu ia sampaikan dalam interupsi pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2025).

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas perjuangan kita bersama. Akhirnya persoalan di Pulau Enggano bisa diselesaikan dengan baik," ujar Rieke.

Menurutnya, pada pagi hari yang sama, kapal pengangkut penumpang dan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil menjangkau Pulau Enggano. Rieke juga memberikan apresiasi atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan di pulau tersebut.

Namun, Rieke mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar, bukan hanya di Enggano, tetapi di banyak titik lain.

"Namun demikian, pimpinan, kita akhirnya menyadari betapa pentingnya pelabuhan yang akan mengakibatkan isolasi dan juga ketinggalan beberapa daerah yang merupakan Indonesia ini adalah negara kepulauan," katanya.

Baca juga: Rod Brazier Tabuh Bedug Istiqlal, Takjub Ruang Salat dan Lintasi Terowongan Toleransi

Rieke menyebut, saat ini masih terdapat 19 pelabuhan yang mengalami pendangkalan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Ia merinci pelabuhan-pelabuhan tersebut tersebar di tiga regional, mulai dari Malahayati dan Lhokseumawe hingga Terminal Teluk Lamong di Gresik.

Ia juga menyoroti belum sampainya anggaran ke otoritas pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, padahal menurutnya pelabuhan adalah entitas vital bagi pertahanan dan stabilitas nasional, khususnya dalam konteks geopolitik dan ekonomi global.

"Padahal, pelabuhan adalah entitas strategis untuk pertahanan keamanan negara, apalagi dalam geopolitik, geoekonomi, dan proxy war perang dagang yang ada saat ini," tegas politisi PDIP itu.

Selain itu, Rieke juga mendorong percepatan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di sejumlah pelabuhan, seperti Tanjung Emas, Samarinda, Benoa, dan Pulau Pisau.