Sabtu, 4 Oktober 2025

Mendagri Tito Soal Fasilitas Kesehatan di Papua: Kalau Tidak Dibantu Pemerintah Pusat Repot

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung soal kurangnya fasilitas kesehatan di Papua.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
HandOut/ist
FASILITAS KESEHATAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya kepada jajaran Dukcapil seluruh Indonesia secara hybrid di kantor Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta. Tito Karnavian menyinggung soal kurangnya fasilitas kesehatan di Papua, terutama setelah adanya pemekaran. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung soal kurangnya fasilitas kesehatan di Papua, terutama setelah adanya pemekaran.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Agus Fatoni yang baru saja dilantik sebagai Pj Gubernur Papua menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, (7/7/2025).

Awalnya Tito meminta Agus Fatoni untuk memprioritaskan program-program mendasar terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, kata Tito, kapasitas fisikal Papua saat ini menurun setelah adanya pemekaran.

"Dengan kapasitas fisikal yang menurun ini harus juga melakukan prioritas program-program terutama yang mendasar pendidikan kesehatan dan lain-lain," kata Tito.

Tito lalu menjelaskan bahwa Pemerintah pusat berusaha membantu untuk membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di Jayapura. Pasalnya kata Tito beban rumah sakit di Jayapura sangat tinggi karena di Nabire (Papua Tengah), Papua Pegunungan dan Papua Selatan belum ada Rumah Sakit.

Tito mengatakan telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membantu meningkatkan fasilitas rumah sakit di Jayapura.

"Saya sudah menyampaikan juga kepada pak Menteri Kesehatan untuk membantu, Menteri Pendidikan untuk membantu dari pusat kalau nggak dibantu repot, termasuk untuk perbaikan rumah sakit di Dok II," katanya.

"Beban rumah sakit masih di Jayapura karena di Nabire belum ada rumah sakit di Papua Selatan dan papua pegunungan apalagi rujukannya ya ke RS yang ada di Jayapura," katanya.

Selain itu Tito mendorong pemerintah pusat  untun membangun fasilitas Pendidikan dan kesehatan di wilayah wilayah pemekaran Papua. Mulai dari Wamena di Papua Pegunungan, hingga Nabire Papua Tengah. 

"Kalau bukan dari pemerintah pusat yang harus memakai APBN yaitu ada siklus anggarannya, ya undang swasta. Saya tahu banyak swasta yang pengen masuk ke sana, silakan saja bangun rumah sakit, perguruan tinggi misalnya," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved