Komisi III DPR: Polri Perlu Belajar dari Petugas Pemadam Kebakaran Berikan Pelayanan ke Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyoroti lambannya respons kepolisian terhadap laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Bekasi yang dialami seorang perempuan. 

Korban yang telah melapor dan divisum oleh Polres Metro Bekasi Kota, tak kunjung mendapat tindak lanjut hingga akhirnya mencari bantuan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi.

Tindakan cepat yang diambil oleh petugas Damkar tersebut menurut Sahroni merupakan tamparan bagi institusi Polri. 

Dia mengingatkan bahwa Kapolri sudah memberi arahan yang jelas agar jajaran di lapangan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut keselamatan seperti KDRT.

“Instruksi Pak Kapolri itu kan sudah sangat jelas: polisi harus responsif tangani aduan, apalagi dalam kasus KDRT yang menyangkut keselamatan korban. Jadi saya tegaskan, seluruh jajaran kepolisian wajib mengikuti arahan tersebut. Kalau diabaikan, yang dirugikan itu bukan hanya masyarakat, tapi juga nama baik dan kredibilitas institusi Polri itu sendiri,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

Politikus Partai NasDem ini menilai bahwa kasus tersebut menjadi pengingat penting bagi Polri, bahwa masyarakat cenderung akan mencari institusi yang mampu memberikan solusi nyata dan cepat. 

Dalam hal ini, Damkar menunjukkan ketanggapan dan empati yang sangat dibutuhkan.

“Kita harus jujur melihat realitasnya. Ketika dibutuhkan, Damkar hadir dengan cepat, tanggap, dan empatik. Ini pelajaran penting," ucapnya.

"Polri harus dengan rendah hati mengamati dan mencontoh hal-hal baik yang dilakukan teman-teman Damkar, khususnya dalam hal respons cepat, humanisme, dan keandalan dalam pelayanan publik. Karena saya ingin kepolisian bisa menjadi tempat pertama dan utama yang dipercaya masyarakat untuk mencari perlindungan,” pungkasnya.