Kabinet Prabowo Gibran
Pengamat Sebut Ada Kendala Komunikasi Presiden Prabowo dan Menterinya, hingga 5 Kebijakan Dianulir
Pakar kebijakan publik ungkap penyebab Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengoreksi kebijakan 'kontroversial' yang dikeluarkan para menterinya
Pemerintah sempat berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Tetapi, publik menyoroti dampaknya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Prabowo kemudian mengoreksi bahwa tarif baru tersebut hanya berlaku untuk barang mewah saja. Kebutuhan pokok tidak ikut naik.
Prabowo Akui Kompak dengan Menterinya
Di sisi lain Prabowo menyatakan bahwa ia dan para menterinya sudah kompak.
"Kami sudah kompak," ujar Prabowo, usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis, (12/6/2025), dikutip Tribunnews.com.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa ia belum berencana merombak atau melakukan reshuffle daftar nama menteri di KMP periode 2024-2029.
Sebab, Prabowo menilai bahwa para menterinya bekerja dengan baik.
"Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Kalau menurut saya ya begini. Untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja," tegas Prabowo.
"Saya sebagai pengguna, saya sebagai user, menteri-menteri saya bekerja dengan baik." sambungnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Maklumi Menterinya yang Kadang Ada Salah Bicara, Prabowo Tak Berniat Reshuffle: Mereka Kerja Keras
(Tribunnews.com/Nina Yuniar/Rifqah) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.