Kabinet Prabowo Gibran
Pengamat Sebut Ada Kendala Komunikasi Presiden Prabowo dan Menterinya, hingga 5 Kebijakan Dianulir
Pakar kebijakan publik ungkap penyebab Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengoreksi kebijakan 'kontroversial' yang dikeluarkan para menterinya
lihat foto
Adapun 5 kebijakan 'kontroversial' menteri yang dicoret Prabowo antara lain:
1. Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut
Kewenangan administratif empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sempat menjadi polemik.
Empat pulau yang menjadi objek sengketa adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.
Mulanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam surat keputusan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menyatakan bahwa empat pulau itu masuk wilayah Sumut.
Pada akhirnya, Prabowo memutuskan keempat pulau tersebut masuk wilayah administratif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, dengan merujuk pada dokumen milik negara serta catatan historis.
2. Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Empat izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dicabut setelah muncul laporan kerusakan lingkungan.
Prabowo menegaskan bahwa kawasan tersebut harus dilindungi karena termasuk dalam Geopark UNESCO.
Meski begitu, ada satu perusahaan yang tetap diizinkan beroperasi karena berada di luar kawasan konservasi.
3. Pengangkatan CASN (CPNS + PPPK)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini sempat mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
Dalam pengumuman itu, CPNS serta PPPK 2024 dijadwalkan diangkat pada 2026 karena alasan serentak dan efisiensi anggaran.
Tetapi setelah menuai banyak protes dari masyarakat, Prabowo meminta prosesnya dipercepat.
Yakni, CPNS diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK pada Oktober 2025.
4. Pengecer Dilarang Jual Elpiji 3 Kg
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat melarang pengecer menjual gas elpiji subsidi 3 kg.
Penerapan kebijakan Bahlil itu membuat kelangkaan gas elpiji 3 kg hingga masyarakat harus antre berjam-jam di distributor resmi untuk mendapatkannya.
Setelah menuai banyak protes, Prabowo akhirnya membatalkan kebijakan Bahlil itu dan membuat proses distribusi gas elpiji 3 kg diperbaiki.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.