Pengamat Sebut Ada Kendala Komunikasi Presiden Prabowo dan Menterinya, hingga 5 Kebijakan Dianulir

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyebut hal yang menjadi potensi penyebab Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengoreksi kebijakan yang dikeluarkan para menteri Kabinet Merah Putih (KMP).

Diketahui sejak dibentuk pada 20 Oktober 2024, sejauh ini sudah ada lima kebijakan menteri KMP yang dianulir Prabowo.

Trubus menilai bahwa hal itu terjadi karena komunikasi yang lemah di lingkup pemerintahan.

Menurut Trubus, menteri sebagai pembantu Presiden seharusnya dapat menyelesaikan berbagai konflik di tingkat kementerian.

Meski begitu, Trubus tak menampik bahwa Presiden memang memiliki kewenangan untuk melerai dan mengambil keputusan akhir atas kebijakan pelik.

"Jadi, komunikasi kebijakan publiknya yang lemah. Itu yang menjadi akar persoalan, kenapa semua persoalan baru ramai kemudian Presiden turun," ujar Trubus, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/6/2025).

"Kan ini kan jadi enggak baik secara ketatanegaraan kan jadi problem. Di mana problemnya adalah, pembantu-pembantunya itu minim koordinasi atau minim kapasitas gitu," sambungnya.

Trubus juga mengatakan bahwa apabila menterinya mampu bekerja baik, masalah pengambilalihan ini seharusnya tidak berulang.

Pengambilalihan yang berulang itu, sebut Trubus, menciptakan preseden buruk bagi Presiden karena dianggap seperti pemadam kebakaran atau pahlawan kesiangan.

"Itu kan artinya efek dominonya seperti itu (dianggap pahlawan kesiangan) Akibat dari lemahnya komunikasi kebijakan publik di tingkat kementerian, berakibat kemudian presiden seperti ini," jelas Trubus.

Trubus pun menyarankan agar lembaga di sekeliling Presiden ikut ambil bagian untuk mengatasi masalah.

Baca juga: Prabowo Enggan Reshuffle Kabinet karena Anggap Kinerja Menteri Baik, Namun Telah Anulir 5 Kebijakan

Dewan Pertimbangan Presiden dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), dinilai harus lebih aktif berperan dan menampung persoalan.

Selain itu, kementerian juga harus mengambil pelajaran agar tidak membuat kebijakan top-down atau kebijakan tanpa masukan dari masyarakat.

"Jadi, dalam hal ini tidak boleh membuat kebijakan sifatnya top-down. Makanya harusnya sifatnya bottom-up. Ini kan kebijakan top-down tiba-tiba diputus begini," ungkap Trubus.

"Tetapi bottom-up-nya, pelibatan publiknya lemah. Padahal, harusnya pelibatan publik itu yang harusnya dalam watak negara kita yang demokrasi itu yang dikedepankan," imbuhnya.

Adapun 5 kebijakan 'kontroversial' menteri yang dicoret Prabowo antara lain:

1. Sengketa 4 Pulau Aceh–Sumut

Kewenangan administratif empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sempat menjadi polemik.

Empat pulau yang menjadi objek sengketa adalah Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Mulanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam surat keputusan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menyatakan bahwa empat pulau itu masuk wilayah Sumut.

Pada akhirnya, Prabowo memutuskan keempat pulau tersebut masuk wilayah administratif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, dengan merujuk pada dokumen milik negara serta catatan historis.

2. Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Empat izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dicabut setelah muncul laporan kerusakan lingkungan.

Prabowo menegaskan bahwa kawasan tersebut harus dilindungi karena termasuk dalam Geopark UNESCO.

Meski begitu, ada satu perusahaan yang tetap diizinkan beroperasi karena berada di luar kawasan konservasi.

3. Pengangkatan CASN (CPNS + PPPK)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini sempat mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.

Dalam pengumuman itu, CPNS serta PPPK 2024 dijadwalkan diangkat pada 2026 karena alasan serentak dan efisiensi anggaran.

Tetapi setelah menuai banyak protes dari masyarakat, Prabowo meminta prosesnya dipercepat.

Yakni, CPNS diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK pada Oktober 2025.

4. Pengecer Dilarang Jual Elpiji 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat melarang pengecer menjual gas elpiji subsidi 3 kg.

Penerapan kebijakan Bahlil itu membuat kelangkaan gas elpiji 3 kg hingga masyarakat harus antre berjam-jam di distributor resmi untuk mendapatkannya.

Setelah menuai banyak protes, Prabowo akhirnya membatalkan kebijakan Bahlil itu dan membuat proses distribusi gas elpiji 3 kg diperbaiki.

5. PPN 12 Persen

Pemerintah sempat berencana untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Tetapi, publik menyoroti dampaknya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Prabowo kemudian mengoreksi bahwa tarif baru tersebut hanya berlaku untuk barang mewah saja. Kebutuhan pokok tidak ikut naik.

Prabowo Akui Kompak dengan Menterinya

Di sisi lain Prabowo menyatakan bahwa ia dan para menterinya sudah kompak.

"Kami sudah kompak," ujar Prabowo, usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis, (12/6/2025), dikutip Tribunnews.com.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa ia belum berencana merombak atau melakukan reshuffle daftar nama menteri di KMP periode 2024-2029.

Sebab, Prabowo menilai bahwa para menterinya bekerja dengan baik.

"Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Kalau menurut saya ya begini. Untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja," tegas Prabowo.

"Saya sebagai pengguna, saya sebagai user, menteri-menteri saya bekerja dengan baik." sambungnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Maklumi Menterinya yang Kadang Ada Salah Bicara, Prabowo Tak Berniat Reshuffle: Mereka Kerja Keras

(Tribunnews.com/Nina Yuniar/Rifqah) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)