Skor IPK Meningkat, Ada Optimisme Pelaku Bisnis Global Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PAN-RB mencatat penurunan 15 persen pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.

Ketua Umum Keluarga Alumni PSIK-ITB Lutfi Alkatiri mengapresiasi prestasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Awal tahun 2025 Transparency International mempublikasikan hasil terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024. Dalam survei global ini, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37 poin. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 34 poin," ungkap Lutfi dalam pernyataanya pada hari Jumat (13/6/2025).

Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit. 

"Indeks ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan ahli terkait dengan praktik korupsi, mulai dari suap-menyuap, nepotisme, hingga penyalahgunaan anggaran publik. Hasil ini menunjukkan ada optimisme di kalangan pelaku bisnis global tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap alumni Teknik Industri angkatan 1996 itu.

Baca juga: KPK Periksa Ketua DPRD Kabupaten Mempawah dan PNS Kemenkeu Terkait Korupsi Proyek Jalan di Kalbar

KPK juga merilis hasil survei tahunan yang berjudul Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI 2024 mencapai 71,53 poin, sedikit lebih tinggi dari 70,97 poin pada 2023, menunjukkan adanya perbaikan meski skor tersebut masih tergolong dalam kategori "rentan" (dengan rentang nilai 0-72,9). 

"Survei ini mengukur kualitas integritas di berbagai lembaga pemerintah, mulai dari kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), artinya kinerja Pemerintahan Prabowo sangat sukses memberantas korupsi di Pemerintahan," tukasnya.

Survei Litbang Kompas menemukan citra baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. 

Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingginya tingkat keyakinan dan kepuasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo. 

"Dalam survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2025, sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas terhadap berbagai langkah pemberantasan korupsi. Sementara itu, 78,3 persen responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menuntaskan berbagai kasus korupsi di Indonesia. Artinya kita yakin pada 2029, angka ini akan semakin membaik," tutup Lutfi.