Eks Wakil Ketua KPK Laode M Syarif: Reformasi Internal Polri Tidak Jalan dalam 10 Tahun Terakhir

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode M Syarif menekankan pentingnya pembentukan komisi reformasi Polri.

Hal ini lantaran menurutnya, reformasi internal dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia tidak berjalan maksimal, terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Adapun pembentukan komisi reformasi Polri merupakan salah satu tuntutan/usulan yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Kamis (11/9/2025) malam.

GNB adalah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas agama dan bangsa seperti Pendeta Gomar Gultom (mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI), Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama RI), dan Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI saat ini).

Usai pertemuan, Pendeta Gomar Gultom mengungkap bahwa Prabowo akan membentuk komisi reformasi Polri dalam waktu dekat.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa, perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," kata Pendeta Gomar Gultom, dilansir Kompas.com.

"Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," tambahnya.

Sementara, GNB menyerahkan teknis dan detail pembentukan komisi reformasi Polri kepada Prabowo untuk disampaikan kepada publik.

Reformasi Internal Polri Tidak Jalan dalam Satu Dekade Terakhir

Dalam program Sapa Indonesia Malam yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (12/9/2025), Laode M Syarif mengungkap bahwa reformasi internal Polri sudah tidak berjalan selama 10 tahun terakhir.

"Terus terang ya, sebagai orang yang suka bantu internal polisi sekitar 20 tahun lebih. Sepuluh tahun terakhir ini tuh reformasi internal Polri tidak jalan sama sekali," ungkap Laode.

Baca juga: Sosok 25 Kapolri dari Masa ke Masa, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo hingga Listyo Sigit Prabowo

Kemudian, ia mencontohkan soal dirilisnya Police Governance Index atau Indeks Tata Kelola (ITK) pada 2015 lalu untuk mengevaluasi kinerja kepolisian.

Laode lantas menjabarkan, bagaimana unit-unit kepolisian tidak bersedia menjalankan penilaian atau pengukuran evaluasi berdasarkan ITK.

"Contoh ya, pada saat sebelum ke KPK itu, saya masih ingat tahun 2015, kita launch [meluncurkan, red] police governance index [Indeks Tata Kelola Kepolisian, red]," ujar pakar hukum lingkungan kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara 16 Juni 1965 ini.

"Di situ kita tentukan semuanya, mana yang sudah memenuhi, dari polantas, polda-polda dan seterusnya," imbuhnya.