Presiden PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Parpol dan Pemilu: Pembahasan Tak Boleh Parsial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mendorong agar revisi Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Pemilu dibahas secara menyeluruh melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR RI. 

Menurutnya, pembahasan tidak boleh dilakukan secara parsial atau terburu-buru.

Hal itu disampaikan Muzzammil usai kegiatan penyembelihan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

“Kalau Undang-Undang dibahas, memang bagus kalau kita ingin melibatkan orang-orang terbaik, maka diangkat di Pansus,” ujar Muzzammil.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua fraksi dan para pakar dalam proses penyusunan undang-undang agar hasilnya bisa memperbaiki kualitas pemilu secara menyeluruh.

Baca juga: Revisi UU Pemilu Mandek, Pengamat: Mungkin Ada yang Nyaman dengan Status Quo

“Ketika diangkat di Pansus itu, semua komponen, semua pakar terlibat di dalamnya. Jadi saya tidak ingin bicara parsial  soal parliamentary threshold, presidential threshold tentu putusan MK kita hormati,” katanya.

Muzzammil menegaskan bahwa PKS lebih fokus pada perbaikan sistemik, bukan hanya angka ambang batas.

Satu prioritas yang diusung adalah peningkatan kualitas pemilu dan pencegahan politik uang.

Baca juga: Revisi UU Pemilu, Pakar Soroti KPU-Bawaslu Masih Diisi Anggota ‘Warisan’ Partai

“Bagaimana kualitas pemilu kita dari waktu ke waktu semakin baik, sehingga yang terpilih memang orang-orang terbaik. Meminimalisir money politics, itu yang kita pikirkan,” tegasnya.

Ia juga menyebut pentingnya membahas skema pendanaan partai politik secara lebih serius dengan melihat praktik terbaik dari negara lain.

“Pembicaraan tentang bantuan partai politik, bagaimana best practices di luar negeri, kita tidak ingin korupsi. Itu termasuk hal-hal yang integral,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap revisi regulasi dapat diselesaikan pada tahun ini agar persiapan Pemilu 2029 dapat berjalan lebih matang dan tidak terganggu oleh perdebatan regulasi di menit akhir.

“Mudah-mudahan memang PKS mendorong agar pembahasan itu di tahun ini selesai. Karena kalau undang-undang pemilu di ujung, itu perdebatan kita terlalu pragmatis,” katanya.