Lintas Profesi Soroti Gagalnya Target Kesehatan Nasional, Minta Prabowo Evaluasi Menkes

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh lintas profesi dari kalangan akademisi, dokter, advokat, hingga tenaga kesehatan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Aspirasi ini disampaikan dalam aksi refleksi Hari Lahir Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (1/6/2025), dengan sorotan tajam terhadap kondisi kesehatan nasional yang dinilai menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Aksi yang digelar oleh Sekretariat Gerakan Anti Kebohongan dan Premanisme Birokrasi di Kemenkes RI itu mengingatkan bahwa program kesehatan nasional menghadapi tantangan serius akibat komersialisasi layanan kesehatan. 

Hal ini, menurut para peserta aksi, tercermin dari lonjakan penderita penyakit menular dan sejumlah target nasional yang gagal dicapai.

“Apakah kita telah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, dengan tidak bernarasi kebohongan dan tidak melakukan premanisme birokrasi. Mari bersikap pancasilais,” ujar Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Muhammad Nasser.

Ia menyoroti integritas dan kinerja Menkes, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC). 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 17 Maret 2025 tercatat 1.016.475 kasus TBC dengan total kematian mencapai 23.858 jiwa.

“Apakah soal TBC sudah diurus?” tanyanya.

Baca juga: Pekerja Hotel di Jakarta Hadapi Ancaman PHK, Pengusaha Sebut Akibat Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Tak hanya itu, Indonesia disebut menempati posisi ketiga tertinggi di dunia dalam kasus kusta, dengan 13.487 kasus tercatat pada 2022. 

Nasser juga menyoroti meningkatnya kasus penyakit menular seksual yang dianggap luput dari prioritas kebijakan kesehatan. 

Ia menilai Kemenkes lebih fokus pada investasi alat kesehatan berbiaya tinggi demi keuntungan rumah sakit, bukan pada perbaikan layanan dasar masyarakat.

"Itulah kenapa kita minta Presiden mempertimbangkan pergantian Menkes," ujar Nasser.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Prof. Budi Iman Santoso SpOG, turut menyuarakan keprihatinannya atas komersialisasi profesi dokter.

“Sekarang dokter diperlakukan sebagai business review center atau pusat bisnis. Jadi dia hanya bekerja dituntut mendapatkan penghasilan yang besar. Kondisi itu akan mengorbankan masyarakat. Kesehatan menjadi mahal untuk masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.