Jokowi Lebih Cocok Pimpin PSI Ketimbang PPP, Ideologinya Lebih Nyambung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih cocok bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, yang menilai kesamaan ideologi menjadi faktor utama kecocokan Jokowi dengan partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

"Potensi lebih besar Jokowi bergabung ke PSI karena soal kesamaan ideologi," kata Agung kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2025).

Menurut Agung, Jokowi berasal dari partai nasionalis PDI Perjuangan yang secara ideologis lebih dekat dengan PSI dibandingkan dengan PPP yang bercorak religius.

Bergabungnya Jokowi dengan partai politik pasca-lengser dari kursi presiden adalah langkah strategis untuk menjaga pengaruh politik dan warisan pemerintahannya, seperti halnya yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Idealnya Jokowi berpartai sebagaimana SBY dan Mega demi merawat pengaruh dan legacy pemerintahannya," ungkapnya.

Belakangan, nama Jokowi memang santer dikaitkan dengan beberapa partai politik, tak hanya PSI namun juga PPP. Nama Jokowi bahkan sempat masuk bursa calon Ketua Umum PPP.

Usulan agar Jokowi memimpin PPP disampaikan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan. Menurutnya, wacana ini muncul secara alami dari internal partai karena kedekatan yang telah terjalin selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

"Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak melakukan komunikasi, berdialog, diskusi, muncul lah nama beliau," kata Irfan kepada wartawan, Rabu, 28 Mei 2025.

Baca juga: Ada Efisiensi Anggaran, Banggar DPR Minta Rencana Kenaikan Dana Parpol Ditunda

Ia menambahkan, meski PPP tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014, Jokowi tetap memberi ruang bagi partai berlambang Ka'bah itu untuk masuk ke dalam kabinet.

"Walaupun pada periode 2014, PPP dalam Pilpres tidak mendukung beliau. Tetapi tetap PPP dihargai, dihormati, masuk dalam kabinetnya, 2019 mendukung," jelas Irfan.

Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa figur Ketua Umum PPP ke depan harus memiliki loyalitas tinggi dan mampu membawa partai kembali ke parlemen.

"Ke depannya bisa mampu mau dan loyal dan bertanggung jawab untuk mengembalikan posisi PPP di parlemen dan juga nanti dalam kepemimpinan kabinet ke depannya bisa ikut dan terlibat lah," ucapnya.

PPP disebut membuka ruang selebar-lebarnya bagi tokoh eksternal maupun kader internal untuk maju dalam bursa pemilihan ketua umum, selama memenuhi syarat yang telah ditetapkan partai.