Anwar Abbas Dukung Pemerintah Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel Jika Akui Palestina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung sikap pemerintah Indonesia yang siap membuka hubungan diplomatik dengan catatan jika Israel mengakui negara Palestina.

Artinya, kata Anwar Abbas, Israel juga harus berhenti menjajah Palestina.

"Jika israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina," kata Anwar Abbas kepada Tribunnews.com, Kamis (29/5/2025).

Dengan demikian  Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat. 

"Disamping itu Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida. Serta semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," tandasnya.

Usul dari Prabowo

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Palestina diakui sebagai negara. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emannuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (28/5/2025).

"Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Macron banyak topik yang dibahas salah satunya mengenai konflik Palestina.

Prancis, kata Prabowo, ingin mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

"Di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," katanya.

Menurut Prabowo dalam pembicaraan dengan Macron, Prancis akan terus mendesak untuk segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di jalur Gaza, Palestina.

 Selain itu Prancis juga menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh.