Jenderal di Jabatan Sipil, Letjen Djaka Calon Dirjen Bea Cukai, Ingat Kata Panglima TNI Harus Mundur

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan tanggapan atas kabar pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.

Isu yang beredar menyebut Dirjen Bea Cukai, Askolani, akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama.

Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut.

"Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” kata Deni dalam pesan tertulis, Senin (20/5/2025),

Dalam kesempatan terpisah, Askolani enggan berkomentar soal rumor pergeseran kursi yang ia tempati saat ini.

“Oh, enggak tahu saya,” ujarnya singkat di Kompleks Parlemen.

Askolani menjabat Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021.

Diketahui, Bimo Wijayanto merupakan eks Deputi Kemenko Marves juga dikabarkan mendapatkan jabatan sebagai Dirjen Pajak. 

Mereka berdua dipanggil Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Bimo Wijayanto kepada wartawan mengaku mendapatkan arahan dari Prabowo untuk menangani persoalan perpajakan. 

"Hari ini saya dengan Pak Letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Bimo dalam jumpa pers di Istana, Jakarta.

Bimo menjelaskan, dirinya dan Djaka akan segera mendapat posisi di Kemenkeu. Namun, terkait kapan pelantikannya, Bimo mengaku masih menunggu arahan dari Menkeu Sri Mulyani.

"Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," jelasnya.

Lalu, terkait posisi yang akan didapat dirinya dan Djaka, Bimo juga masih belum mau membeberkan lebih jauh.

Hanya saja, Bimo membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan kuat terkait dua hal, yakni Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

"Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai agar bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara," imbuh Bimo.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Wahyu Aji)