Pengamat Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Tak Semua Populis: Dia Punya Keyakinan yang Dilakukan Benar

Konflik kedua pihak ini memuncak saat Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025), diwarnai aksi walk out sejumlah anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Aksi walk out ini merupakan bentuk kekecewaan DPRD Jabar Fraksi PDIP terhadap pernyataan Dedi di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Dedi membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dilansir TribunJabar.id.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Terkait pernyataan itu, Dedi dianggap telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Dedi juga dinilai seolah tak membutuhkan DPRD dalam menjalankan kebijakannya.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar anggota Komisi IV DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, Jumat.

Sehari berselang, Sabtu (17/5/2025), Dedi mengunggah video di Instagramnya dengan caption, "Renungan akhir pekan".

Dalam video itu, Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musrenbang.

Atas hal itu, Dedi pun menilai DPRD Jabar yang dianggapnya ingin dihargai, justru tidak bisa menghargai.