Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi tudingan DPRD Jabar yang mengatakan dirinya mendiskreditkan DPRD Jabar saat pidato Musrenbang di Cirebon
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membalas sindiran anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).
Dalam video yang tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025), Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.
Atas hal itu, Dedi menilai DPRD Jabar bersikap tak seperti selayaknya.
Ia menyebut DPRD Jabar tak bisa menghargai pihak lain.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.
Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.
Baca juga: Pidato Dedi Mulyadi Buat DPRD Jabar Geram: Bahas Pembangunan Masa Lalu Tak Butuh Persetujuan DPR
Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.
Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.
"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.
Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.
"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" pungkas Dedi.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat, diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota Fraksi PDIP.
Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.
Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.
"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."
Sumber: TribunSolo.com
35 Daftar Tokoh Pengurus DPP PDIP 2025-2030, Termasuk Hasto Kristiyanto, Resmi Disahkan Kemenkum |
![]() |
---|
Tunjangan Perumahan Rp54 Juta, Ketua DPRD Kabupaten Bandung: Dipotong Pajak |
![]() |
---|
Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030 |
![]() |
---|
Ke Mana Silfester Matutina? Guntur Romli Sentil Kejagung: Jangan-jangan Sembunyi di Solo |
![]() |
---|
Disentil Dedi Mulyadi soal Abenk Marco, Wabup Garut Putri Karlina: Langsung Saya Follow Up |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.