Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tiba-tiba Datangi KPK, Ada Apa?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba-tiba mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini.

Dedi Mulyadi menyambangi KPK untuk membahas soal pencegahan korupsi di wilayah Jabar.

Baca juga: KPK Sebut Ada Keterkaitan Aset Robert Bonosusatya yang Disita dengan Kasus Rita Widyasari

"Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar (Direktur Korsup Wilayah 2)," kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Arahan yang dimaksud Dedi adalah KPK meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melakukan efisiensi anggaran.

Pemprov Jabar diimbau untuk mengalokasikan dana pemerintah ke sektor yang mengutamakan kepentingan publik.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik," ucap Dedi.

"Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat," imbuh pria yang karib disapa KDM itu.

Dengan arahan dari KPK, Dedi berharap Pemprov Jabar bisa membuat kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan, serta penambahan kualitas kesehatan warga.

"Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya," ujar KDM.

Baca juga: Saling Sindir Dedi Mulyadi vs DPRD Jabar, Doni Maradona: Kalau Jadi Kerajaan Memang Tak Butuh DPRD

Di kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, pihaknya menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis bagi Dedi Mulyadi dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari Pemerintah Jawa Barat.

Di antaranya terkait upaya dalam memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

"Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah, maupun jangka pendek," kata Ujang.

"Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi," sambungnya. (*)