KPK Panggil Pejabat Kemenag Era Gus Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut skandal dugaan korupsi terkait penyelewengan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). 

Hari ini, Rabu (17/9/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima pejabat dan mantan pejabat dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag yang bertugas pada periode 2022–2024, era kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

Kelima saksi yang dipanggil tersebut merupakan pejabat yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan haji khusus, diantaranya:

1. Jaja Jaelani, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus tahun 2024

2. Nur Arifin, Direktur Umrah dan Haji Khusus tahun 2023

3. M. Agus Syafi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023–2024

4. Abdul Muhyi, Analis Kebijakan pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus tahun 2022–2024

5. Ramadan Harisman, PNS pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Status Kasus Korupsi Kuota Haji Saat Ini

Pemanggilan ini merupakan bagian dari langkah intensif KPK setelah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. 

Sebelumnya, KPK telah mencegah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bepergian ke luar negeri.

Adapun skandal ini berawal dari dugaan penyelewengan pembagian 20.000 kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.