Saling Sindir Dedi Mulyadi vs DPRD Jabar, Doni Maradona: Kalau Jadi Kerajaan Memang Tak Butuh DPRD

TRIBUNNEWS.com - Hubungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan DPRD Jabar memanas, setelah masing-masing pihak saling sindir.

Konflik kedua pihak ini memuncak saat Rapat Paripurna pada Jumat (16/5/2025), diwarnai aksi walk out sejumlah anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP.

Aksi walk out ini merupakan bentuk kekecewaan DPRD Jabar Fraksi PDIP terhadap pernyataan Dedi di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dalam kesempatan itu, Dedi membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dilansir TribunJabar.id.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menilai Dedi seolah ingin menjadikan Jawa Barat seperti kerajaan di masa lalu.

Atas hal itu, Doni pun menyebut, apabila Jawa Barat diubah menjadi kerajaan, maka Dedi tak lagi membutuhkan DPRD.

"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," ujar Doni dalam tayangan YouTube Metro TV, dikutip pada Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Doni menekankan pembahasan kebijakan-kebijakan tak membutuhkan waktu lama apabila memang sudah diniatkan.

Ia lantas menyinggung Dedi yang pernah membahas soal perbaikan jalan di Parung Panjang dan jembatan di Kabupaten Karawang, namun tak kunjung dilakukan.

"Kalau misalnya Pak Dedi Mulyadi memang berpihak ke rakyat, urus itu jalan Parung Panjang, potong birokrasinya," tegas Doni.