Premanisme di Indonesia Kian Meresahkan, Keamanan Sudah Jadi Barang Mahal di Negeri Ini?
Aksi premanisme di Tanah Air kian meresahkan. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai bentuk modus. Keamanan seakan sudah menjadi barang mahal.
Sejumlah pedagang kaki lima (PKL), misalnya, mengeluh lantaran adanya preman berkedok ormas yang memeras lewat pungutan liar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
Salah satu PKL, mengatakan, dia harus membayar uang setoran kepada preman yang selama ini mengurus PKL per bulannya.
"Setiap bulan itu harus membayar Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau tidak setor ya enggak bakal boleh jualan di sini," ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Menurut sang pedagang, aksi pungli tersebut telah berlangsung puluhan tahun lalu sejak dirinya belum berjualan di Pasar Induk Kramat Jati.
Ia pun bisa berjualan di pinggir jalan karena membayar sejumlah uang kepada ormas.
"Karena kalau ada yang melarang dari ormasnya pasti langsung turun. Bahkan, beberapa hari lalu, kepala sekuriti Pasar Induk Kramat Jati hampir dipukuli oleh oknum ormas saat berupaya melakukan penertiban," katanya.
Para PKL yang berjualan di depan akses masuk los menduga uang sewa lapak yang diberikan itu hanya masuk ke kantong ormas yang selama ini meminta setiap hari dan setiap bulannya.
Palak sopir truk
Sebelumnya, ulah pemalakan oleh para preman berkedok Ormas juga dikeluhkan kalangan pengusaha truk logistik.
Para pelaku ini memalak truk barang di jalan.
Praktik ini mudah ditemui di berbagai titik pusat ekonomi, salah satu yang paling sering disebut yakni di Tanjung Priok dan Cilincing Jakarta Utara.
Ormas ini juga kerap mengancam supir truk dan orang-orang yang tidak memberikan 'jatah'. Jika tidak diberi maka bisa berakibat pada tindakan anarkis lebih jauh.
Nilai pungli pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) pun meminta pemerintah untuk segera menindak pungli ini.
Minta proyek senilai Rp 5 triliun
Kontroversi Tanggul Beton di Perairan Cilincing, KKP: Izin Diberikan ke KCN dan Legal |
![]() |
---|
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Respons Soal Polemik Tanggul Beton di Cilincing |
![]() |
---|
Komisi IV DPR Pertanyakan Izin Amdal Tanggul Beton di Kawasan Pesisir Cilincing |
![]() |
---|
Puluhan Mata Elang di Tangerang Diamankan, Kapolresta Tegaskan Tak Boleh Asal Cegat di Jalan |
![]() |
---|
Panggil KKP, Komisi IV DPR Bakal Konfirmasi Soal Izin Pembangunan Tanggul Beton di Laut Cilincing |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.