Premanisme di Indonesia Kian Meresahkan, Keamanan Sudah Jadi Barang Mahal di Negeri Ini?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi premanisme di Tanah Air kian meresahkan. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai bentuk modus.

Ada yang dilakukan dengan cara mengamen di jalanan dengan mengancam pengendara, parkir liar, begal bermodus debt collector hingga berkedok organisasi kemasyakatan (Ormas) memeras pelaku usaha mulai level kecil hingga besar.

Tindakan yang dilakukan aparat keamanan selama ini terkesan sporadis.

Menggelar operasi, mengamankan, mendata, dan kemudian beberapa di antara pelaku "hanya" diberi pengarahan sebelum kembali dilepaskan.

Di hari-hari berikutnya, masyarakat kembali dihantui kecemasan ketika mereka berada di jalanan.

Naik transportasi umum tidak aman dari ulah pengamen hingga jambret, menggunakan transportasi pribadi pun was-was diberhentikan oknum mata elang alias debt collector.

Sebagian warga yang menjadi korban mata elang mengaku kendaraan mereka sebenarnya sudah lunas dan tidak memiliki tanggungan terhadap pihak leasing. Namun, tetap saja dirampas.

Belakangan diketahui sebagian orang yang mengaku debt collector itu ternyata tidaklah menjalankan "tugasnya", melainkan hanya merampas semata.

Di Bogor, polisi menemukan puluhan motor hasil rampasan para "debt collector" tersebut di sebuah bangunan. Artinya, motor yang mereka ambil di jalanan tidak pernah disetorkan ke pihak leasing.

Preman berkedok Ormas

Di level lain, dalam beberapa bulan terakhir, kekhawatiran publik meningkat seiring maraknya aksi premanisme yang bersembunyi di balik bendera organisasi masyarakat (ormas).

Fenomena ini menimbulkan keresahan luas, khususnya di kalangan pelaku usaha dan sektor perkantoran.

Padahal, ormas sejatinya merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, sebagian kelompok menyalahgunakan status tersebut untuk melakukan intimidasi, pemerasan, bahkan aksi kekerasan.

Tidak hanya meresahkan warga, aksi premanisme ini juga berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan menghambat iklim investasi nasional.