Forum Purnawirawan TNI-Polri Usul Pemakzulan Gibran, Silfester: Mayoritas Pendukung Anies di Pilpres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin. 

Diantaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

Namun satu diantara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Diantaranya ada Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Dianggap Eks Pendukung Anies di Pilpres 2024

Ketua Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menyebut para pentolan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran banyak berisi orang-orang pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Jadi kalau kemarin yang dibentuk Forum Purnawirawan itu mayoritas, saya tekankan, adalah para purnawirawan yang kalah Pilpres kemarin, mayoritas itu pendukungnya Anies Baswedan," kata Silfester di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Rabu (7/5/2025) seperti dikutip dari Tribun Jakarta.

Silfester menandai sejumlah purnawirawan yang ikut demo di KPU pada 19 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo-Gibran.

"Kita lihat mulai dari Tyasno Sudarto, Fachrul Razi. Terus kemarin juga Pak Sunarko dan Suharto itu adalah orang-orang yang berdemo tanggal 19 Maret 2024 di KPU karena mereka tidak menyetujui kemenangan Prabowo-Gibran."

"Jadi mereka demo ke KPU 19 Maret 2024 itu karena mereka mengatakan bahwa ada kecurangan di situ," kata Silfester.

Silfester memandang usulan Forum Purnawirawan memiliki motif yang dilatari dendam masa lalu, tepatnya terkait Pilpres 2024.

Menurutnya, usulan Forum Purnawirawan tidak memiliki fakta hukum yang melatari.

Selama enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, wapres Gibran tidak melakukan pelanggaran konstitusional.

"Bukan mereka mau memperbaiki bangsa, malah mengadu domba bangsa," jelasnya.