Polri Gelar Operasi Besar Berantas Premanisme, Pastikan Tindak Tegas Jaringan yang Halangi Investasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri berkomitmen menjaga stabiltas keamanan dan ketertiban hingga iklim investasi di Indonesia.

Hal itu diwujudkan melalui operasi kewilayahan serentak menindak praktik premanisme yang tengah marak. Adapun operasi itu bakal digelar mulai 1 Mei 2025.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. 

Baca juga: IPW: Negara Jangan Kalah Melawan Premanisme

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan langkah ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Operasi ini, kata Trunoyudo, dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.

Trunoyudo merinci jenis aksi premanisme yang bakal ditindak meliputi pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Baca juga: Kapolri Didesak Bentuk Satgas Antipremanisme, IPW: Pemerintah Tidak Boleh Kalah oleh Premanisme

Diketahui, sejumlah aksi premanisme yang mayoritas berkedok organisasi masyarakat (ormas) meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Salah satunya beredar video di media sosial yang menunjukkan anggota ormas Grib Jaya Kalimantan Tengah (Kalteng) menghentikan operasional sebuah pabrik. 

Dalam video itu terlihat spanduk yang bertuliskan “Pabrik dan Gudang Ini Dihentikan Operasionalnya Oleh DPD Grib Jaya Kalteng”. 

Kondisi ini membuat Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan marah dan langsung bertindak dengan memerintahkan anggotanya membuat laporan polisi model A untuk melakukan penyelidikan sebagai langkah tindakan hukum.