Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Pramono Anung: Jakarta Punya Kebijakan Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak memberikan banyak komentar soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa "bermasalah" ke barak militer.

Pramono menegaskan bahwa dirinya tak akan meniru cara Dedi Mulyadi dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Pramono Anung saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat, dilansir Tribun Jakarta.

Namun, politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut tak menjelaskan lebih lanjut mengenai programnya untuk mengatasi kenakalan remaja di ibu kota.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya bakal memberikan pendidikan kepada para pelajar di Jawa Barat yang masuk kategori nakal untuk dibina TNI.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini kemudian mengungkapkan kriteria mana saja yang berpotensi akan dibawa ke barak TNI.

Salah satu di antaranya, jelas KDM, yaitu mereka yang sering tawuran hingga Mobile Legend.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend yang kalau malam, kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan."

"(Siswa) yang melakukan pengancaman, di sekolah bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya," ucap KDM.

Baca juga: Pimpinan Komisi X DPR Kritik Rencana Dedi Mulyadi Soal Kirim Siswa ke Barak Militer 

Sumber Anggaran Pendidikan Militer

Diwartakan Tribun Jabar, KDM menyebut, anggaran untuk pendidikan bagi siswa bermasalah untuk sementara ini ditanggung oleh dirinya dan bupati.

"Ya, sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Tetapi mungkin nanti diperubahan dimasukin dalam sistem," ujarnya saat ditemui di Rindam III/Siliwangi, Jumat.

Ia mengatakan, terkait pelaksanaan program tersebut yang terpenting bisa berjalan dulu karena untuk sekedar kebutuhan makan bagi siswa yang masuk pendidikan militer tersebut masih bisa ditanggung.

"Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita enggak bisa ngirim makan sih, Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, enggak ada masalah," ungkapnya.