Pimpinan Komisi X DPR Kritik Rencana Dedi Mulyadi Soal Kirim Siswa ke Barak Militer 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengirim siswa bermasalah ke barak militer perlu kajian mendalam.

"Secara umum, wacana pendidikan militer sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat, tentu memerlukan kajian mendalam dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, praktisi pendidikan, dan masyarakat," kata Hetifah saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

Baca juga: 3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Heboh: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM

Hetifah mengakui, gagasan tersebut memiliki potensi dalam membentuk karakter disiplin, nasionalisme, hingga kesiapan bela negara bagi generasi muda. 

Namun, dia mengingatkan bahwa pendekatan seperti itu juga bisa membawa konsekuensi yang tidak sesuai dengan semangat pendidikan formal dan bisa membebani siswa.

"Misalnya ada kekhawatiran bahwa program ini bisa mengalihkan fokus dari tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan akademik dan keterampilan hidup (living skill)," ujar Hetifah.

Menurut Hetifah, pendidikan karakter dan bela negara sudah menjadi bagian dari kurikulum yang ada, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). 

"Konsep bela negara lebih ditekankan pada pembangunan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, dan kesiapan mental-spiritual untuk membela negara, bukan melalui pelatihan militer fisik," ucap Hetifah.

Dia juga mengingatkan bahwa Kementerian Pertahanan telah menyusun pedoman pembinaan bela negara yang bersifat sukarela, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 8 Tahun 2022.

Pada Pasal 6 UU tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa materi Bela Negara disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan, mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Ungkap Kegiatan Pendidikan Militer Anak Bermasalah di Jabar: Gak Ada Latihan Perang

"Intinya, kami menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nasionalisme dalam kurikulum pendidikan dan fokus pada penguatan kurikulum yang sudah ada, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan," tegas Hetifah.

Hetifah menambahkan, pendidikan bela negara yang diterapkan saat ini harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan nasional, serta menjamin hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang holistik dan berorientasi pada potensi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer merupakan bagian dari upaya membentuk karakter selama enam bulan. 

Dia menilai, pembinaan ini diperlukan karena lemahnya pengawasan terhadap siswa serta menurunnya ketahanan fisik di kalangan pelajar.

"Coba tanya deh ke jajaran TNI-Polri, apa yang terjadi pada anak muda hari ini. Satu, tangannya rapuh, jadi ada orang yang pengen panco saja patah. Karena makanannya junk food. Kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil patah dan keseleo, karena tidak pernah jalan kaki," kata Dedi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Dedi menekankan, program ini bersifat sukarela. Orang tua yang merasa tidak sanggup membina anaknya dapat menyerahkannya ke posko TNI yang akan dibentuk.

"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. (Tetapi) membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," ucapnya. (*)