Amnesty International Soroti 5 Fenomena Menguatnya Praktik Otokrasi di Indonesia
Ada tiga indikator utama yang bisa dijadikan ukuran apakah sebuah negara pantas disebut sebagai negara demokrasi atau negara otokrasi.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
Tribunnews/Gita Irawan
NEGARA OTOKRASI - Amnesty Internasional meluncurkan laporan tahunan yang menyoroti situasi hak asasi manusia di 150 negara di dunia, termasuk Indonesia, di kantor Amnesty Internasional Indonesia Menteng, Jakarta pada Selasa (29/4/2025). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkap lima fenomena di Indonesia yang menunjukkan menguatnya praktik otoritarianisme di Indonesia.
Di satu sisi, masyarakat menyangkal dan memandang demokrasi baik-baik saja.
"Saya kira sampai Agustus 2024 itu masih banyak yang bilang demokrasi masih baik-baik saja. Padahal dari 2014 Freedom House sudah bilang skor demokrasi kita turun. sampai awal Agustus orang masih bilang demokrasi kita baik-baik saja. Baru deh Peringatan Darurat kaget kan? Oh iya ya," ungkap dia.
"Kita kayak katak yang dimasukkan ke dalam air, terus airnya direbus pelan-pelan, kita enggak terasa bahwa ini panas."
"Beda dengan katak kalau dilempar ke air yang dingin dia langsung terasa. Jadi kita enggak terasa bahwa demokrasi kita dipotong tipis-tipis kayak Salami, istilahnya The Salami Tactic," pungkasnya.
Baca Juga
| Digaji Lebih Rendah, Institut HAM Belanda Akui Ada Diskriminasi Terhadap Pelaut RI dan Filipina |
|
|---|
| Kementerian HAM dan Unika Santu Paulus Ruteng Matangkan Pembentukan Pusat Studi HAM |
|
|---|
| Presiden Prabowo Didesak Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Terkait 11 Korban Jiwa Demo Rusuh |
|
|---|
| Rekam Jejak Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation yang Diduga Ditangkap Polda Metro Jaya |
|
|---|
| Terkait Kasus Affan Kurniawan, Komnas HAM Rilis 9 Rekomendasi Hentikan Represi Aparat |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.