Aqsath Rasyid: Komunikasi Pemerintah Butuh Sentuhan Pemimpin, Bukan Hanya Konten Formal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peran pemimpin instansi pemerintah menjadi sorotan utama dalam laporan tahunan Government Social Media (GSM) Outlook 2025 yang dipaparkan oleh CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa, dalam ajang Government Social Media Summit (GSMS) di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Aqsath menekankan pentingnya strategi komunikasi yang adaptif, terutama di tengah restrukturisasi besar-besaran pemerintahan Prabowo-Gibran, menyusul penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48.

“Perubahan struktur kabinet memicu penyesuaian media sosial—mulai dari pembuatan akun baru, penggabungan, hingga rebranding. Ini menuntut konsolidasi cepat agar identitas digital instansi tetap terjaga,” jelas Aqsath di Auditorium Perpustakaan Nasional.

Sejak digelar pada 2019, GSMS menjadi wadah kolaborasi antara agensi kreatif digital Awrago dan NoLimit Indonesia—perusahaan teknologi berbasis Big Data dan Artificial Intelligence yang berfokus pada komunikasi publik.

Pemimpin sebagai Wajah Komunikasi Publik

Laporan GSM Outlook 2025 memetakan tren dan kinerja media sosial instansi pemerintah Indonesia selama setahun terakhir. 

Salah satu temuan utama adalah dominasi konten kolaboratif antara akun resmi instansi dan pemimpinnya yang menduduki posisi teratas dalam hal keterlibatan publik (engagement).

“Konten yang menampilkan pemimpin instansi, baik dalam bentuk pernyataan, kunjungan lapangan, maupun interaksi dengan masyarakat, secara signifikan mendapatkan atensi lebih tinggi,” ujar Aqsath.

Narasi personal dari pemimpin dinilai lebih menggugah ketimbang unggahan formal belaka.

Hal ini memperkuat urgensi membangun komunikasi institusional yang humanis dan relevan.

"Setiap instansi perlu memastikan identitas media sosialnya konsisten, mudah dikenali, dan mampu menyampaikan informasi secara efektif di tengah perubahan dinamika organisasi,” lanjutnya.

Temuan ini juga menjadi dasar pemilihan tema GSMS 2025, yaitu Kolaborasi untuk Penguatan Kehumasan Pemerintah pada Era Kecerdasan Buatan, yang mendorong sinergi antara gaya kepemimpinan digital dan komunikasi institusional.

Acara ini dihadiri lebih dari 300 praktisi dan tenaga kehumasan dari berbagai instansi pusat, daerah, hingga perguruan tinggi.

AI Bukan Ancaman, Tapi Pendukung Efisiensi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina GSMS, Karina Kusumawardani, menyoroti pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung kerja-kerja kehumasan pemerintah.

“AI bukan sekadar tren, tapi alat penting untuk memahami perilaku audiens, mengelola data, dan menyusun strategi konten yang lebih tepat sasaran,” kata Karina.

Ia menekankan bahwa media sosial telah menjadi kanal utama masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah.