Adu Kebijakan: Pramono Gratiskan PBB, Dedi Mulyadi Tukar Sampah Jadi Telur, Luthfi Hapus Pajak Motor

Kebijakan ini diperuntukkan bagi warga yang masih memiliki kewajiban pajak yang belum dilunasi hingga tahun 2024.

Kang Dedi Mulyadi alias KDM, menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku tanpa pembatasan jumlah tahun tunggakan.

Sehingga, warga cukup membayar pajak untuk tahun berjalan, tanpa harus melunasi tunggakan di tahun-tahun sebelumnya.

"Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tetapi setelah lebaran mohon diperpanjang," ujar Dedi Mulyadi, Selasa (18/3/2025) dikutip dari TribunJabar.id.

Menurut Dedi Mulyadi, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghapuskan beban pajak yang menumpuk. 

Program ini tidak hanya membebaskan tunggakan pokok, tetapi juga denda pajak yang terakumulasi.

Masyarakat dapat memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya pada periode 20 Maret hingga 6 Juni 2025.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga memperkenalkan program pengelolaan sampah di lingkungan sekolah.

Melansir Tribuntrends.com, anak sekolah nanti bisa membawa sampah ke sekolah untuk ditukar dengan dengan telur, daging hingga anak ayam.

"Jadi, anak-anak sekolah itu harus punya pengelolaan sampah. Saya berencana nanti ke depan itu anak-anak bawa plastik ke sekolah ditukar sama telur," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (25/3/2025). 

Selain berdampak pada lingkungan, program ini juga memberikan manfaat langsung bagi siswa. 

Dengan mendapatkan telur atau daging, kebutuhan gizi mereka bisa lebih terpenuhi, yang pada akhirnya mendukung kesehatan dan kecerdasan mereka. 

Sementara itu, anak ayam yang diberikan dapat menjadi aset bagi siswa untuk masa depan. 

"Sehingga, kemudian inilah yang saya maksud ke depan arah pendidikan, ke depan arah pendidikan harus melahirkan alat pendidikan produksi," jelas Dedi Mulyadi.

Ahmad Luthfi: Hapus Pajak Motor

Mengikuti langkah Dedi Mulyadi, Pemprov Jateng juga mengambil langkah menghadapi piutang pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp 2,8 triliun.