Massa Aksi Pro dan Kontra Pengesahan RUU TNI Adu Suara di Depan Gerbang Gedung DPR RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi yang terdiri dari anak muda hingga lansia tiba di depan Gedung DPR RI pada Kamis (20/3/2025) sekira pukul 10.30 WIB.

Mereka tiba menggunakan beberapa angkutan umum.

Mereka membawa serta sejumlah spanduk berlatar merah putih yang di antaranya bertuliskan "Aksi Damai Dalam Rangka Mendukung RUU TNI, Mendesak DPR RI dan Pemerintah Segera Mengesahkan RUU TNI Demi Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia".

"Kami di sini dalam rangka mendukung RUU TNI. Kami mendesak agar DPR RI secepatnya mengesahkan RUU TNI," kata orator di atas mobil pengeras suara.

Sementara itu, di lokasi yang sama terdapat kelompok yang berjumlah lebih sedikit meneriakkan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI.

Tampak mayoritas dari mereka kalangan anak muda yang mengenakan pakaian bernuansa gelap.

Mereka membawa poster menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI di antaranya bertuliskan "Barisan Perempuan Menolak RUU TNI! TNI Kembali Ke Barak! #Tolak RUU TNI, #Usut Tuntas Korupsi dan Bisnis Militer, #Tolak Kembalinya Dwigungsi ABRI".

"Tolak Revisi UU TNI!, Kembalikan TNI ke barak!" teriak orator.

Terdengar juga massa kontra pengesahan RUU TNI menyahuti orasi dari massa pendukung pengesahan RUU TNI.

Terlihat sejumlah petugas kepolisian tak bersenjata berjaga di sekitar lokasi.

Namun pada pukul 11.19 WIB massa pendukung pengesahan RUU TNI telah berangsur meninggalkan lokasi.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Baca juga: Revisi UU TNI Disahkan, Menhan: Kami Tak Akan Kecewakan Rakyat 

Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI.