Dedi Mulyadi Diminta Tak Buat Kebijakan Sporadis untuk Tata Ulang Proyek Wisata Jabar
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak sporadis dalam mengeluarkan kebijakan penataan tempat wisata Jabar
Oleh karena itu, ia akan mengevaluasi area wisata di kawasan Puncak, Bogor.
Dedi pun tak segan mencabut izinnya jika melanggar aturan.
"Ada Jaswita, itu membangun sarana rekreasi di Puncak. Keterangan Bupati Bogor ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai menyumbat menjadi luapan air."
"Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telepon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi," ujar Dedi, Selasa (4/3/2025) dilansir Tribuntangerang.com.
Dedi Mulyadi juga menyoroti soal alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif hingga berdampak terjadinya banjir.
Padahal, menurutnya kawasan Puncak semestinya dimanfaatkan untuk perkebunan teh maupun perhutanan.
Dengan demikian, wilayah tersebut memiliki daya resapan air yang baik sehingga tidak memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
"Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi."
"Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting, lebih penting dari apapun," ucap Dedi Mulyadi.
Dedi memastikan tak segan-segan mencabut izin tempat wisata yang dianggap melakukan pelanggaran.
"Hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan inspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting."
"Sangat bisa (dicabut izinnya). Nanti tergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup, ya," tegasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Diminta Tak Sporadis dalam Mengeluarkan Kebijakan Tata Ruang di Jabar dan Tribuntangerang.com dengan judul Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Alih Fungsi Lahan Puncak Menyebabkan Banjir, Ancaman Cabut Izin Wisata
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)(TribunTangerang.com/Joko Supriyanto)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.