Dedi Mulyadi Diminta Tak Buat Kebijakan Sporadis untuk Tata Ulang Proyek Wisata Jabar

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, belakangan menjadi sorotan setelah meninjau objek wisata di Bogor yang berdampak negatif bagi masyarakat setempat.

Bahkan, belakangan Dedi Mulyadi viral karena menangis saat melihat kerusakan alam akibat pembangunan yang masif terjadi di wilayah tersebut.

Dedi Mulyadi pun tak segan menyegel sebuah tempat wisata dan berencana melakukan penataan ulang.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengingatkan agar Gubernur Jabar tersebut tidak sporadis dalam mengeluarkan kebijakan.

Terutama berkaitan dengan perencanaan tata ruang untuk mengatur penggunaan lahan di kabupaten atau kota di Jabar.

Zaini mengatakan, tata ruang kota itu adalah kebijakan perencanaan untuk mengatur penggunaan ruang di kota.

Sehingga, perlu banyak pertimbangan untuk mengelolanya.

"Tata ruang itu, bukan hanya sekedar bicara terkait aspek sosial, tapi di dalamnya juga ada ekonomi bahkan kebudayaan, sehingga tata ruang memiliki peran penting dalam pembangunan di kota atau di kabupaten yang berkelanjutan," ujar Zaini, Jumat (7/3/2025) dilansir TribunJabar.id.

Terkait dengan rencana pembangunan embung atau kolam retensi sebagai upaya mengatasi banjir, Dedi Mulyadi diminta untuk tak sporadis dan kasuistik. 

Pembangunan embung tersebut, kata Zaini, harus memperhatikan drainase dari rumah-rumah yang masuk ke das atau ke sungai, yang kemudian mengalir ke kolam retensi atau embung.

"Nah, ini kan sebetulnya harus lebih efektif. Jadi kolam retensinya oke, tapi penghantar menuju kolam retensinya belum efektif."

Baca juga: Dedi Mulyadi Audit Proyek Patung Penyu di Sukabumi yang Telan Anggaran Rp 30 Juta

"Bagaimana normalisasi sungai, situ, embung, dan muara itu betul-betul dari sebuah kebutuhan, tidak dari kasuistik," jelas Zaini.

Zaini mengingatkan jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan Gubernur dari Rp 930 juta menjadi Rp 119,31 miliar untuk normalisasi sungai, situ, embug dan muara tidak berjalan efektif.

"Ini yang menjadi harus jadi sebuah catatan besar, agar kemudian ketika hadirnya anggaran tidak sporadis dan juga hadirnya anggaran tidak menjadi proyek yang terbengkalai dan juga bakal menyebabkan kerugian negara," ujar Zaini.

Kebijakan Dedi Mulyadi 

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyoroti dugaan alih fungsi lahan puncak yang menyebabkan banjir.