Aksi Indonesia Gelap
Puncak Aksi Indonesia Gelap Akan Digelar saat Pelantikan Kepala Daerah, Massa Demo Lebih Banyak
Kelompok Mahasiswa akan menggelar aksi lanjutan yang berbarengan dengan agenda pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/2/2025).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).
Aksi mahasiswa ini mengusung tema "Indonesia Gelap", karena menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia saat ini.
Aksi tersebut juga sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan 100 hari.
Lantas, apakah mahasiswa akan kembali menggelar aksi?
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Aksi lanjutan itu akan berbarengan dengan agenda pelantikan kepala daerah.
Adapun pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah.
"Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara," ungkap Koordinator BEM SI, Herianto, kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).
BEM SI akan mengadakan teknis lapangan (teklap) untuk membahas persiapan aksi pada Rabu (19/2/2025) malam.
Herianto belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul pada aksi mendatang.
Namun, ia menegaskan jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.
Baca juga: Soal Aksi Indonesia Gelap, Istana: Presiden Menegaskan Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi
"(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah," paparnya.
Sementara itu, Herianto mengungkapkan kekecewaannya karena perwakilan pemerintah bersikukuh tidak menemui mereka dalam aksi hari Senin.
Ia lantas berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan.
"Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat," imbuh Herianto.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.