Soal Aksi Indonesia Gelap, Istana: Presiden Menegaskan Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara tentang adanya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025) kemarin.

Aksi demo ini bertema Indonesia Gelap yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu kebijakan yang dikritik mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap ini adalah efisiensi anggaran pendidikan.

Dengan tegas Hasan Nasbi membantah adanya pemotongan anggaran pendidikan ini.

Kata dia, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa anggaran untuk beasiswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), hingga operasional perguruan tinggi tidak boleh dipotong.

Untuk itu Hasan Nasbi menegaskan bahwa kabar adanya pemotongan anggaran pendidikan imbas kebijakan efisiensi anggaran ini tidak benar.

"Presiden tegas sekali itu soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, beasiswa, segala macam. Itu sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement presiden sudah jelas sekali."

"Bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP Kuliah, atau pemotongan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar dan presiden bilang ini tidak boleh dilakukan,' kata Hasan Nasbi dilansir Kompas TV, Selasa (18/2/2025).

Aksi Indonesia Gelap Kritik Efisiensi Anggaran

Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

Aksi demo ini mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan yang dikritik mahasiswa di antaranya adalah efisiensi anggaran pendidikan.

Baca juga: Demonstrasi Indonesia Gelap, Pimpinan DPR: Zaman Kami Kuliah Juga Begitu

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang terancam putus kuliah.

Tak cukup di situ saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

"Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat."