Transformasi Birokrasi dan Good Governance Kunci Indonesia Keluar Dari Middle Income Trap

“Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” katanya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan bahwa transformasi industri berbasis energi hijau juga merupakan strategi utama dalam keluar dari MIT.

“Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar Eniya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik perijinan usaha juga menjadi perhatian dalam seminar ini.

Ketua Relawan Setia Prabowo, Sutomo mengungkapkan bahwa bentuk maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan masih sering terjadi. 

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,” tegasnya.

Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan menambahkan bahwa sektor industri juga harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi.

“Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi.

Seminar ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan guna mengatasi Middle Income Trap dan membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.