Kemhan Pastikan Anggaran Operasi Penegakan Kedaulatan dan Pengadaan Alutsista Tak Terganggu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan memastikan anggaran operasional penegakan kedaulatan dan pengadaan alutsista tak terganggu menyusul arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran di Kementerian dan Lembaga baru-baru ini.

Karo Infohan sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan Kementerian Pertahanan telah menindaklanjuti arahan tersebut.

Tindak lanjut itu, ungkap dia, di antaranya dengan menggelar Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) pada Kamis (16/1/2025) lalu secara sederhana tanpa mengurangi substansi Rapim itu sendiri.

Dalam Rapim itu, kata dia, Kemhan melakukan perubahan metode dalam penyelenggaraan Rapim Kemhan TNI yang biasanya digelar secara fisik, namun kali ini dialihkan ke virtual.

Hal tersebut, menurut dia, menjadi prioritas sesuai arahan dari presiden terkait penghematan anggaran perjalanan dinas, pertemuan, seminar termasuk pembangunan gedung yang tidak mendesak.

Namun demikian, lanjut dia, Kemhan juga mencermati tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tidak bisa direlaksasi.

"Sehingga yang berhubungan dengan penegakan kedaulatan kemudian menjaga keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa, ini tetap dipertahankan untuk operasional," kata Frega saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Jumat (31/1/2025).

"Karena ketika kita ingin menggerakkan kapal laut, pesawat, kemudian juga pengamanan perbatasan, ini operasional untuk operasinya kan membutuhkan biaya. Nah ini menjadi salah satu prioritas juga," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menegaskan arahan presiden tersebut tidak akan mengganggu proses pengadaan alutsista yang tengah berjalan.

Hal itu, kata dia, karena proses pengadaan alutsista yang bersifat multiyears.

"Jadi apa yang sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya, itu tidak akan terganggu," kata Frega.

Dihimpun dari berbagai sumber, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran total Rp 306,69 triliun.

Instruksi tersebut tertuang dalam Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Prabowo di antaranya juga menginstruksikan agar menteri dan pimpinan lembaga melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Identifikasi rencana efisiensi dimaksud meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.