Kementerian Pertahanan Respons Permintaan Pulang Satria, Pecatan TNI AL yang Gabung Militer Rusia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang angkat bicara terkait pecatan TNI AL yang bergabung dengan pasukan Rusia dalam perang melawan Ukraina, Satria Arta Kumbara.

Belakangan, Satria kembali viral karena videonya yang memohon agar Presiden Prabowo Subianto memutuskan kontraknya dengan pihak Rusia dan memulangkannya ke Indonesia serta memulihkan kembali kewarganegaraannya.

Menjawab pertanyaan wartawan, Frega mengatakan Kemhan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait hal tersebut.

Sejauh ini, kata dia, belum ada pembahasan mengenai hal tersebut di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Terkait dengan status kewarganegaraan dan permintaannya untuk dipulangkan, jawab Frega, Kemhan tidak memiliki kewenangan mengingat status Satria yang bukan lagi seorang prajurit TNI.

"Dia kan statusnya sudah bukan lagi aktif sebagai perajurit TNI. Kita ikut arahan pimpinan saja karena saat ini kan aktifitasnya terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina," kata Frega di kantor Kemhan Jakarta pada Selasa (22/7/2025).

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati apabila ada tawaran-tawaran untuk bergabung.

Karena, kata dia, ada konsekuensi-konsekuensi hukum dan administratif terkait hal tersebut.

"Kita tidak berharap hal ini terulang di masa depan sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati apabila ada tawaran-tawaran serupa," pungkasnya.

Dipantau KBRI Moskow

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan pihaknya melalui KBRI Moskow berkomunikasi dengan Satria.

Jubir Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat mengatakan pihak KBRI Moskow juga tetap memantau keberadaannya.

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan," kata pria yang akrab disapa Roy saat dihubungi Selasa (22/7/2025).

Namun, dia mengatakan soal status kewarganegaraan Satria bukanlah ranah kewenangan Kemenlu.

Namun hal itu, lanjut dia, merupakan ranah kewenangan Kementerian Hukum.

"Mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, hal tersebut menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum," pungkasnya.

Sikap TNI AL