Pengamat Soroti Praktik Dinasti Politik, Dianggap dapat Mencederai Prinsip Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh kuat politik keluarga yang dianggapnya dapat mencederai prinsip demokrasi. 

Mengingat politik dinasti kembali membayangi provinsi Banten dimana telah lama lekat dengan kekuasaan berbasis kekerabatan itu.

Baginya Banten bukan milik satu keluarga atau kelompok tertentu.

Meski H. Tubagus Chasan Sochib memiliki peran penting dalam pembentukan Provinsi Banten, warisan ini tidak boleh menjadi alasan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik keluarganya.

“Banten ini bukan milik satu keluarga bukan milik sekelompok orang walaupun Pak Haji Chasan merupakan salah satu yang mendukung pembentukan provinsi Banten saat itu,” kata dalam sebuah podcast, Jumat (22/11/2024).

Fernando menilai, keberlanjutan politik dinasti bukan hanya soal niat keluarga yang ingin mempertahankan kekuasaan, tetapi juga karena adanya pembiaran dari masyarakat dan elite politik lainnya.

Padahal dinasti politik tidak pernah memprioritaskan kepentingan rakyat.

Mereka lebih mementingkan keluarganya, sehingga keadilan sosial bagi masyarakat luas sulit tercapai.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk melawan politik dinasti, karena mereka akan mementingkan keluarganya lebih dahulu, makanya ya jangan harap keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis muda dari Tangerang Selatan, Achmad Fanani mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin.

Jangan pilih calon yang pro dinasti politik.

Banten butuh sosok pemimpin yang objektif dan mampu membawa Banten ke arah yang lebih baik dengan perspektif demokrasi.

Fanani menambahkan, dukungan yang diberikan kepada keluarga tertentu kerap didasari oleh warisan sejarah, tetapi dampaknya justru mempersempit ruang demokrasi.