Anggota DPR Ini Curhat Habis Rp20 M hingga Punya Utang, Usul Pemilu Digelar 10 Tahun Sekali
Muslim menilai, rentang waktu Pemilu yang selama ini digelar, yakni setiap 5 tahun sekali terlalu singkat.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengaku menghabiskan uang sekitar Rp20 miliar untuk menjadi anggota legislator pada Pemilu 2024 kemarin.
"Mohon maaf, rata-rata kita bukan sedikit menghabiskan uang, minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang sampai Rp 10 miliar," kata Muslim dalam rapat Baleg di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Menurut Muslim, semua calon legislator rata-rata memiliki hutang lantaran banyaknya uang yang digunakan selama Pemilu.
"Nih, kami masing-masing meninggalkan utang nih semua. Jujur, saya sampaikan," ujarnya.
Karenanya, dia mengusulkan agar Pemilu bisa digelar setiap 10 tahun sekali, bukan lima tahun sekali seperti saat ini.
Muslim menjelaskan, usulan itu merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili pandangan NasDem.
"Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Ini usulan pribadi lho, bukan NasDem," ungkapnya.
Baca juga: Bawaslu Temukan 33 Kasus Pelanggaran ASN di Pemilu 2024, Apa Saja?
Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Aceh I ini berpendapat, usulan Pemilu digelar setiap 10 tahun sekali layak untuk dipertimbangkan.
"Saya berharap apa salahnya pemilu ini barangkali 10 tahun sekali, ya kan," ujar Muslim.
Muslim menilai, rentang waktu Pemilu yang selama ini digelar, yakni setiap 5 tahun sekali terlalu singkat.
"Karena untuk 5 tahun ini pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu sudah dekat, 2027 kita sudah mulai Pemilu lagi. Jadi enggak akan mungkin bisa kita kembalikan dana (kampanye) ini kalau sistemnya begini," tegasnya.
Terima Banyak Kritikan, KPU Akhirnya Cabut Keputusan Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres |
![]() |
---|
DPR Minta KPU Klarifikasi soal Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres ke Publik |
![]() |
---|
Keputusan KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Tuai Kritik, Tunjukkan Keberpihakan? |
![]() |
---|
Lingkar Madani Indonesia Kritik Keputusan KPU Tutup Akses Publik terhadap Dokumen Capres-Cawapres |
![]() |
---|
BSN Partai Golkar Dorong Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia lewat Penyempurnaan Sistem Pemilu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.