Pemindahan Ibu Kota Negara
Anggota Dewan FKP IKN Yakini Investor Tak Akan Terpengaruh Pergantian Kepemimpinan Otorita IKN
para investor yang tergabung dalam FKP IKN tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan struktural di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha Ibu Kota Nusantara (FKP IKN) Sony Subrata mengatakan para investor yang tergabung dalam FKP IKN tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan struktural di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Diketahui pada awal Juni 2024, Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
“Para investor yang tergabung di Forum Komunikasi Pengusaha IKN, sama sekali tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di tubuh OIKN. Mereka tetap menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam membangun IKN,” ujar Sony dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Ia meyakini duo kepemimpinan OIKN yang baru akan membuat pembangunan IKN semakin cepat dan terarah.
“Kami sama sekali tidak khawatir dengan kepemimpinan yang baru di tubuh OIKN. Para anggota FKP IKN pun sangat yakin, ditangan Pak Basuki dan Pak Raja Juli Antoni, pembangunan IKN akan menjadi lebih cepat dan terarah,” tambahnya.
Menurutnya, strategi pembangunan IKN dari Presiden Jokowi punya semangat Indonesia sentris. Dia pun berharap Basuki maupun Raja Juli dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
“Kami merasakan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo yang Indonesia sentris. Semoga IKN ditangan kepemimpinan Pak Basuki dan Pak Raja Juli Antoni, IKN akan menjadi wujud pemerataan pembangunan di Indonesia,” tutup Sony.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028—Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda |
---|
Kebut IKN Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan Gedung Legislatif-Yudikatif Akan Ditender |
---|
OIKN Minta Suntikan Anggaran Negara Jadi Rp 21,18 T Buat Bangun Kawasan DPR-Yudikatif di IKN |
---|
Rumah Makan Padang Sederhana Bakal Buka di IKN, Pembangunan Direncanakan Mulai Kuartal IV 2025 |
---|
Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.