VIDEO Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur: Respons DPR Hingga Jokowi

Atas hal itu, Danjo menilai wajar jika emang target yang diberikan tersebut terlalu tinggi sehingga menjadi salah satu dasar Bambang dan Dhony mundur.

Pasalnya kata dia, siapapun yang diberikan target demikian, pasti tidak merasa sanggup untuk menerapkannya.

"Saya enggak tau mesti nanya ke Pak Bambang. Cuma rasanya siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemetar kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata dia.

Danjo menyatakan, sejatinya dia belum mendengar secara langsung alasan dari Bambang dan Dhony mundur sebagai pucuk pimpinan Otorita IKN.

Dirinya menduga hal demikian berdasarkan cerita atau komentar dari publik, soal banyaknya permasalahan di masa pembanguan IKN.

"Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras. Bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada," tukas dia.

PDIP: Perencanaan Pembangunan IKN Tak Matang  

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, buka suara mengenai Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Hasto mengatakan Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan tanpa melakukan kajian yang matang.

"Kritik yang terbesar yang diberikan kepada Pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut bahwa struktur tanah di kawasan IKN tidak stabil. 

"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," ujar Hasto.

Hasto menegaskan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) V, PDIP mengkritisi terkait status tanah yang harusnya memperhatikan hukum-hukum adat.

"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang," ujarnya.

Dia juga sangat menyayangkan mundurnya Bambang dan Dhony. Sebab, menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 yang rencananya digelar di IKN.

Hasto berpendapat pembangunan IKN tidak membuka ruang bagi perencanaan secara alamiah.

"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," ucapnya.(*)