VIDEO Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur: Respons DPR Hingga Jokowi

"Tentu mengagetkan bagi saya dan Komisi II yang menjadi perbincangan di WAG (WhatsApp Group). What happen?" kata Junimart kepada Tribunnews.com, Senin (3/6/2034).

Menurut Junimart, Bambang merupakan sosok yang cerdas dan luar biasa ketika memimpin pembangunan IKN.

"Beliau cukup komunikatif dan menguasai penyelesaian kendala yang solutif ketika kita pertanyakan tentang logika lapangan," ujarnya.

Dia berharap mundurnya Bambang tak mengganggu percepatan pembangunan IKN. Terutama, IKN akan jadi lokasi upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Tentu harapan kita tidak mengganggu percepatan pembangunan IKN yang dicanangkan tanggal 17 Agustus 2024 sudah melakukan upacara kenegaraan HUT RI di IKN," ucap Junimart.

Anggota Komisi II DPR: Ada yang Aneh

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, merespons kabar mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Mardani melihat ada yang aneh di balik pengunduran diri dua orang tersebut.

"Ada yang aneh. Kok mundur?" kata Mardani kepada Tribunnews.com, Senin (3/6/2024).

Sebab, menurut Mardani, kerja Bambang dan Dhony baik dan sejauh ini mengasilkan kinerja positif, untuk membangun IKN. 

Respons PKB

Ketua DPP PKB sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan turut merespons soal mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Daniel menyatakan, sejatinya apa yang diputuskan oleh Bambang dan Dhony itu karena didasari karena beberapa faktor, termasuk soal target.

Dirinya menaruh fokus soal target pembangunan infrastruktur yang dimana harus sudah siap minimal untuk acara HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar kadang-kadang di luar bayangan kita, kita mampu atau enggak. Seperti mengejar target target untuk sampai 17an misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur," kata pria yang akrab disapa Danjo tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).