Koalisi Prabowo Makin Gemuk, Berpeluang Bikin Kementerian Baru, Bentuk Politik Bagi-bagi Kue?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koalisi Prabowo-Gibran pun makin gemuk dengan bergabungnya dua partai tersebut.

Sebelum dua parpol tersebut gabung, koalisi Prabowo-Gibran sudah berisi Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai Prima.

Baca juga: 5 Kader Golkar Calon Kuat Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Sosok Perempuan hingga Anak Muda

Partai NasDem memilih mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Penegasan tersebut disampaikan Surya Paloh usai mendatangi rumah Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024) sore.

"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," ucap Surya Paloh dalam konferensi pers bersama Prabowo.

Baca juga: 4 Kandidat Kuat Mendagri Kabinet Prabowo-Gibran: Didominasi Politisi, Bagaimana Peluang Profesional?

Surya Paloh menjelaskan bahwa kontestasi demokrasi Pilpres 2024 sudah dinyatakan selesai.

Dia bilang, tantangan bangsa dan negara juga nantinya akan semakin berat.

Karena itu, Surya Paloh menyatakan kekinian diperlukan adanya elite-elite bangsa yang bersatu dalam membangun Indonesia.

Itulah kenapa, NasDem memutuskan bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Proses demokrasi berjalan dengan suka dan duka kita ingin akhiri masalah pemilu selesai. Sementara dinamika dan tantangan dunia udah jelas tidak bisa kita lepaskan. Jadi kita simpulkan spirit semangat jiwa besar elit itu adalah modal utama kita miliki," katanya.

Senada dengan NasDem, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan partainya bakal mendukung pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Cak Imin, pernyataan tentang PKB siap bekerja sama lagi dengan Gerindra sudah jelas dan tak perlu dipertanyakan lagi.

Diketahui pada Rabu (24/4/2024) kemarin, Cak Imin menerima kunjungan dari presiden terpilih RI 2024 yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah ceto (jelas) sudah barang jelas, jelas terpampang masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.

"Sudah jelas sudah ceto (jelas)," imbuhnya.

Baca juga: Prabowo Dianjurkan Setor Nama Calon Menteri ke KPK, MAKI: Untuk Mendapatkan Orang Kredibel

Bentuk Kementerian Baru

Pengamat politik Emrus Sihombing menilai kabinet Prabowo-Gibran gemuk, terlebih usai partai NasDem dan PKB bergabung.

Emrus menyebut, bukan tidak mungkin akan dibuat kementerian baru untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Kabinet Prabowo akan gemuk. Tidak menutup kemungkinan akan ada kementerian-kementerian baru untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politik duduk di menteri atau setingkat menteri," kata Emrus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (26/4/2024).

Terkait partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran, Emrus mengatakan, Gerindra sudah pasti mendapat jatah kursi menteri. Kemudian, diikuti partai Demokrat, Golkar, Partai Garuda, PBB, NasDem, dan PKB.

Namun, Emrus menduga, kalaupun kementerian-kementerian baru itu dibuat, menurutnya akan muncul alasan-alasan politis dengan narasi pembangunan.

"Tapi alasannya nanti idealnya akan dibuat seperti ini, 'karena begitu complicated-nya pembangunan di Indonesia, maka diperlukanlah....' .Itu alasan politislah," jelasnya.

Meski demikian, kata Emrus, dalam konteks koalisi secara umum, koalisi Gerindra dengan partai-partai lain tidak hanya akan menawarkan berupa jabatan menteri, bisa juga jabatan setingkat menteri atau kebijakan.

"Bisa juga dalam bentuk program dan keputusan. Atau juga bergaining-nya berupa undang-undang, karena bagaimanapun partai-partai politik terdesebut ada yang interest group atau kelompok kepentingan," ungkap Emrus.

Adapun kelompok kepentingan yang dimaksud Emrus, biasanya direpresentasikan sebagai pengusaha. 

"Bisa saja memperjuangkan kepentingan pengusaha yang memiliki interest group sebagai pendana partai," tuturnya.

Baca juga: Idrus Marham: Denger-dengernya Golkar Dapat Jatah 5 Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Bagi-bagi Kue?

Sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih berusia muda di bawah 40 tahun nuansa baru sejarah pemerintahan Indonesia.

Pembentukan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, isu kalangan muda mengisi jajaran birokrasi kabinet Prabowo-Gibran masih terus bergulir.

Belakangan muncul daftar nama kabinet diisi oleh menteri muda yang posisinya juga setingkat menteri.

Nomenklatur tersebut pernah diterapkan di kabinet pemerintahan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, pernah ada menteri muda seperti Sjafruddin Prawiranegara yang merupakan menteri muda keuangan ke-5 RI.

Pada usia 35 tahun, dia telah menjabat sebagai bendahara negara.

Dia pun didaulat sebagai menteri keuangan di tiga kabinet yakni Kabinet Sjahrir (1946-1947), Kabinet RIS (1949-1950), dan Kabinet Natsir (1950-1951).

Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan menilai presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya akan merangkul rival politik yang kalah di Pilpres 2024.

Dampaknya postur koalisi pendukung Prabowo-Gibran menjadi bertambah gemuk.

“Partai yang kalah ini tentunya harus mendapatkan kompensasi, kalau itu dimasukkan otomatis partai politik akan mewarnai kabinet,” ucap Yusak kepada Tribun, Kamis (25/4/2024).

Menyoal wacana menteri muda, sebetulnya pada era Presiden Jokowi sudah ada nomenklatur wakil menteri yang sudah cukup efektif mendukung pemerintahan.

Yusak berpandangan jangan sampai nomenklatur menteri muda justru hanya untuk membagi jatah kue kekuasaan.

Hal ini perlu dipertegas karena pejabat pemerintah harus berkorelasi dengan upaya penanganan masalah dan beban kerja kementeria tertentu.

Baca juga: Golkar Tidak Khawatir Jatah Kursinya Diambil NasDem, Klaim Bukan Haus Kekuasaan

“Pengalaman kita dulu jabatan menteri muda sering kali dijadikan batu loncatan untuk menjadi menteri, jadi harus disesuaikan dengan beban kerja,” tegas Yusak.

Pekerjaan rumah dari pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya tidak mudah sebab harus membedah anatomi dari kementerian lembaga.

Sesuai amanat reformasi bahwa pemerintahan harus mendukung perampingan birokrasi secara efektif.

“Jangan sampai postur menteri muda justru berpotensi menambah beban pegawai kemudian juga beban anggaran, saya kira yang ideal dan pas hanya cukup dengan wakil menteri,” urainya.

Dia mendukung kader parpol atau kalangan profesional yang usianya muda menduduki jabatan kabinet sehingga tidak perlu menambah nomenklatur baru.

Yusak menekankan menteri muda yang posisinya selevel menteri di suatu kementerian ini akan menambah cost anggaran sangat besar.

Di sini pentingnya transisi pemeritahan tetap melanjutkan semangat Presiden Jokowi menyederhanakan birokrasi di kementerian/lembaga.

Dekan Fisip Universitas Pamulang ini menyatakan sulit untuk mengoptimalkan kalangan teknokrat di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mengingat terlalu banyak koalisi pendukung di belakangnya.

Hanya pemerintahan Presiden Bj Habibie yang pernah menerapkan komposisi kalangan profesional seterusnya selalu didominasi dari orang parpol.

“Saya kira akan sulit karena postur koalisinya sangat gemuk meskipun presiden teriliha punya otoritas memberhentikan dan mengangkat menteri tetapi tetap realitas politik presiden kerap kali tersandra dengan parpol pendukung,” tukasnya.