ASDI Sampaikan Peryataan Sikap: Galang Dukungan Rakyat dan Mahasiswa Lawan Korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyampaikan peryataan sikap terhadap situasi terkini terkait hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi yang terjadi di Republik Indonesia.

Di mana, peryataan sikap itu disampaikan di sela-sela Panggung Rakyat bertema Bongkar yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023) malam.

Awalnya, acara diisi dengan penyampaian orator dari sejumlah tokoh pro demokrasi, seperti Usman Hamid, Ikrar Nusa Bhakti, Inayah Wahid hingga Faisal Basri.

Kemudian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PRD Petrus Hariyanto, Tokoh dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, Aida Leonardo bersama perwakilan Aktivis 98 naik ke atas panggung acara.

Baca juga: Orasi di Panggung Rakyat, Aktivis HAM Ajak Generasi Muda Lawan Oligarki yang Tindas Rakyat Miskin

Dalam kesempatan itu, Petrus yang duduk di atas kursi roda, menyampaikan perasannya soal sikap yang diambil oleh sahabatnya, yakni Budiman Sudjatmiko.

Petrus pun mengutip peryataan Budiman yang meminta agar kasus pelanggaran HAM masa lalu agar dilupakan, dan fokus pada masa depan Indonesia.

Dia pun mengecam peryataan Budiman tersebut. Menurutnya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu perlu dituntaskan.

"Saya Petrus, teman satu sel dalam penjara, Budiman Sudjatmiko. Saya bersama Budiman Sudjatmiko membangun gerakan bersama kawan-kawan lain melawan kediktaktoran Soeharto," kata Petrus.

"Kami harus masuk ke dalam penjara, kawan kami juga ada yang terbunuh, kawan kami juga ada yang diculik".

"Tetapi, beberapa hari yang lalu, kawan seiring seperjuangan, Budiman Sudjatmiko mengatakan lupakan kasus penculikan, kami tidak punya utang pada masa lalu, hanya punya utang pada masa depan. Itu kata sahabat saya," sambung Petrus.

Petrus pun menegaskan, bahwa dirinya bersama para aktivis memiliki hutang terhadap masa lalu, di mana harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan kasus penculikan.

Sebab, dia menilai, tidak akan ada masa depan yang cerah bagi bangsa, jika hutang masa lalu tidak dituntaskan.

"Kami punya hutang terhadap masa depan, masa depan yang mencintai hak asasi manusia. Masa depan yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Masa depan yang menjunjung tinggi demokrasi," tegas Petrus.

"Maka dari itu kami menyerukan, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya juga kasus penculikan tidak boleh di tutup. Kasus HAM tidak boleh dipendam," lantang Petrus.

Dia pun menyerukan memilih calon pemimpin masa depan yang bersih terhadap persoalan kejahatan masa lalu.

"Kembalikan kawan kami. Tolak politik imunitas. Tolak dinasti politik. Tolak korupsi, tolak nepotisme, tolak kolusi. Hanya ada satu kata, lawan," kata Petrus.

Sementara itu, Aida Leonardo pun membacakan isi peryataan sikap Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI).

Ada sejumlah point yang disampaikan Aida dalam peryataan sikap tersebut. Dimana, salah satunya menyoroti soal negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represi aparat hingga negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi dan pelanggaran berat HAM.

Aida juga menyampaikan tiga point seruan terhadap rakyat dan mahasiswa untuk bersama-sama bergerak mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani orde baru (Orba).

Berikut isi peryataan sikap Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) yanh dibacakan oleh Aida Leonardo:

Peryataan Sikap, Bongkar Panggung Rakyat 2023. Jakarta, 9 Desember 2023.

Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia, Indonesia mengahadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.

Akibatnya, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.

Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka kami menuntut:

Satu, negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Dua, negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Tiga, memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jekak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif dan menjunjung kesetaraan.

Empat, menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.

Lima, negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.

Enam, menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif.

Untuk itu, kami menyerukan:

Satu, rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani.

Dua, mahasiswa harus segera mengkonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan.

Ketiga, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.

Jakarta, 9 Desember 2023. Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI).