Kritisi Balik CUS, Akademisi UMJ Nilai Hamas Gerakan Rakyat yang Berjuang Demi Kemerdekaan Palestina

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang Israel dengan Hamas di Palestina tak disebut tak hanya perang dengan senjata.

Perang narasi untuk memojokkan salah satu fraksi di Palestina itu dengan sebutan kelompok teroris kerap dilakukan oleh para pendukung Israel.

Kepala Program Studi (Kaprodi) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Usni Hasanuddin menyebut salah satunya yakni Penggagas gerakan Center for Uyghur Studies (CUS) Abdulhakim Idris. 

Idris dinilai sebagai pihak yang menentang gerakan Hamas di Palestina.

Lewat beberapa artikelnya, Abdulhakim memojokan Hamas di Palestina. Bahkan, menuding Hamas sebagai teroris.

Usni pun ikut mengecam pernyataan dari CUS tersebut. Sikap CUS yang mendukung penjajahan Israel dan mengutuk Hamas dalam konflik di Palestina mendapatkan kritikan dari publik. 

"Kami sangat menyayangkan perilaku dan sikap organisasi yang menyebutkan Hamas sebagai teroris," kata Usni kepada wartawan, Jumat (08/12/2023).

Menurut Usni, Hamas yang berbasis di Gaza, Palestina bukan merupakan organisasi teroris.

Hamas adalah gerakan rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan negaranya. 

"Rakyat yang ingin kemerdekaan kok dituduh teroris. Justru, yang termasuk teroris adalah Israel, karena telah merampas tanah rakyat Palestina," kecam Usni.

Selain itu, pengamat politik UMJ ini juga mewanti wanti Pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap organisasi yang arah politiknya berpihak kepada Israel. Jika diperlukan, masyarakat Indonesia tegas memboikot organisasi-organisasi yang mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, seperti CUS ini.

Lebih jauh, dia mengkritik pendiri CUS, Abdulhakim Idris yang begitu getol membela Israel di tengah dukungan masyarakat Indonesia dan dunia yang begitu kuat kepada Palestina. 

Kata Usni, gerakan CUS ini juga seolah-olah tidak menghargai Pemerintah Indonesia yang sedang berjuang membela Palestina kemerdekaan Palestina. 

"Sangat aneh jika ada komunitas muslim, tetapi mendukung Israel dan menuduh Hamas teroris," tuntasnya. 

Seperti diketahui, CUS berbasis Virginia, Amerika Serikat, sehingga patut diduga didukung oleh Negeri Paman Sam.

Pemerintah Minta Dewan Kehormatan PBB Wujudkan Gencatan Senjata Permanen Israel - Hamas

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bersama Menlu anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bertemu dengan Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu (29/11/2023) kemarin. 

Dalam kesempatan itu Retno mendesak DK PBB membuat aksi baru yang lebih nyata untuk menyudahi ancaman kemanusiaan terhadap warga Palestina atas agresi militer Israel.

Retno meminta DK PBB membuat aksi baru yakni gencatan senjata permanen.

"Oleh karena itu sebuah aksi baru DK PBB diperlukan, dan aksi ini harus memuat, pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik, penghormatan terhadap hukum internasional termasuk hukum humaniter internasional yang harus betul-betul dilakukan," ucap Retno dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

"Ketiga, pentingnya gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman," tegas dia.

Gencatan senjata permanen ini berangkat dari pertanyaan soal gencatan senjata dan jeda kemanusiaan yang hanya berlangsung sementara.

Baca juga: Apa Itu Hamas? Kelompok yang Serang Israel, Berprinsip Tak akan Lepaskan Palestina

Menurutnya hal ini tidak cukup dan terlalu sempit jika ingin membuat situasi Gaza lebih baik.

Apalagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menyatakan bahwa agresi militer negeri Zionis akan dilanjutkan usai masa gencatan senjata rampung.

"Saya kutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat truce selesai. Saya sampaikan saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini. Saya juga tidak bisa memahami jika DK PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan. DK PBB harus dapat mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza," jelas Retno. (*)