Pernyataan Jokowi Soal Cawe cawe Tuai Reaksi, Berikut Pihak yang Kritik dan Membela sang Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara, menuai beragam reaksi.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal cawe cawe ini disampaikannya dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan arti istilah itu tidak bermakna negatif.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi dalam acara tersebut.

Pernyataan soal cawe-cawe yang disampaikan Jokowi, lantas menuai beragam reaksi dari sejumlah partai politik (parpol).

Di antara mereka ada yang merasa khawatir dan yang lainnya meyakini presiden akan melakukannya tanpa maksud berpihak pada satu kandidat.

Berikut rangkuman reaksi atas pernyataan Jokowi tersebut:

1. Partai Demokrat

Pengakuan Jokowi soal cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024 itu pun menuai kritik, salah satunya dari Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi tidak sepatutnya ikut campur dalam urusan politik.

"Loh, presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Respons NasDem soal Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024: Pimpinan Negara Seharusnya Jaga Stabilitas

Jika kepala negara ikut cawe-cawe, kata Benny, terbuka peluang pemimpin lembaga negara lainnya juga turut mencampuri urusan pemilu. Padahal, itu tak semestinya terjadi.

Menurut Benny, presiden sangat mungkin menggunakan aparatur negara untuk mewujudkan kepentingannya jika ikut campur dalam urusan pemilu. Oleh karenanya, dia berharap presiden lebih bersikap bijak.

"(Sebaliknya) dia (Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah Kepala Negara, dia bukan kepala petugas partai," tutur anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Demokrat juga meminta Jokowi fokus bekerja untuk rakyat ketimbang cawe-cawe urusan Pemilu 2024.