Senin, 6 Oktober 2025

Pilpres 2024

Pernyataan Jokowi Soal Cawe cawe Tuai Reaksi, Berikut Pihak yang Kritik dan Membela sang Presiden

Pernyataan soal cawe-cawe yang disampaikan Jokowi, lantas menuai beragam reaksi dari sejumlah partai politik (parpol). Berikut rangkumannya.

Instagram @jokowi
Presiden Jokowi. Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara, menuai beragam reaksi. 

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, cawe-cawe berarti melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya.

“Seharusnya beliau menyampaikan, saya akan fokus dengan tugas dan tanggung jawab utama saya. Bukan malah menyampaikan saya akan cawe-cawe demi kepentingan negara,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

2. Partai Nasdem

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Roberth Rouw menanggapi soal Presiden Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Roberth Rouw mengatakan Presiden Jokowi jangan ikut campur dan masuk dalam urusan Pilpres jika untuk kepentingan politik pribadinya.

"Saya bilang cawe-cawe dong soal sistem ini ya kan. Jangan nanti MK buat gaduh, jadi jangan presiden masuk cuma untuk kepentingan politiknya beliau," kata Roberth Rouw.

Ia pun menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara seharusnya lebih menjaga stabilitas politik menjelang Pilpres 2024.

"Sebagai pimpinan negara seharusnya menjaga stabilitas. Kita sudah proses pemilu sudah jalan 11 bulan lebih, tinggal 8 bulan lebih, kenapa dia tidak juga warning kepada MK, supaya jangan buat gaduh," tuturnya.

Roberth pun berharap Jokowi sebagai pemimpin negara lebih mengutamakan kepentingan politik nasional.

"Politiknya presiden tapi secara politik nasional, kepentingan nasional. Kalau itu kita baru bicara jujur gitu," ujarnya.

3. PKS

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe dalam kontestasi pilpres 2024 sebagai sesuatu yang tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi.

Presiden Jokowi, lanjut Mulyanto, seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, kepala negara tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat.

"Presiden cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil," kata Mulyanto, kepada wartawan Selasa (30/5/2023).

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved