Komnas HAM Ungkap Tingginya Potensi Politik Uang pada Pemilu Terjadi di Wilayah Perbatasan

Kata dia, dari jumlah jutaan pekerja atau buruh yang bekerja di kawasan industri itu, notabenenya memiliki waktu tempuh ke tempat tinggal sesuai KTP nya sekitar 5 hari.

Sementara, dalam aturannya, para pekerja itu harus menentukan pemilihan di desa tempat tinggalnya sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih sementara (DPS).

Sebagian besar dari para pekerja itu kata Saurlin memiliki problem yang sama yakni perihal hari kerja dan biaya untuk mencoblos.

"Tentu punya problematik tersendiri terkait biaya dan hari kerja. Nah pertama soal kependudukan, soal identitas kependudukan di sana apakah hatus memilih di mana desa tempat dia tinggal, antara TPS Vs tempat kerja," kata Saurlin.

Akhirnya, kondisi tersebut yang menurut temuan Komnas HAM kata Saurlin kerap dimanfaatkan oleh para peserta pemilu.

Mereka notabenenya memberikan fasilitas perjalanan untuk para pekerja atau buruh agar tetap bisa memberikan hak pilihnya.

"Kenapa kita arahkan ke politik uang? Karena pekerja atau asosiasi pekerja yang kami jumpai, jadinya dimobilisasi yang punya uang. Komplek-komplek indistri itu," kata dia.

"Siapa yang mobilisasi tentu kita tau arahnya siapa, siapa yang bayarin mereka berangkat dr satu tempat ke tempat lain, berbus bus. Potensinya di situ," sambung Saurlin.

Atas hal tersebut, Komnas HAM menilai, kemurnian soal pilihan politik dari masyarakat khusunya para pekerja di kawasan industri menjadi bermasalah.

Saurlin menyebut, temuan yang dilakukannya kali ini akan disampaikan kepada penyelenggar pemilu termasuk KPU dan Bawaslu serta kepada kementerian lembaga terkait, untuk difokuskan penanganannya.

"Genuine pemilihnya jadi menurun dong, karena ada yang mengarahkan, ada yang bayarin bus, perjalannya menuju rumahnya TPS nya sampai balik lagi sehingga memengaruhi pilihan-pilihan dari pekerja," tukas Saurlin.