Skandal Jet Pribadi Rp 65 M KPU, Pengamat Pertanyakan Klaim Pemilu 2024 Rumit: Kenapa?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua KPU RI, Mohammad Afifuddin, menyebut Pemilu 2024 sebagai yang paling rumit, namun penggunaan jet pribadi senilai Rp 65 miliar untuk tugas-tugas pemilu menuai sorotan.

Pengamat Ray Rangkuti mempertanyakan klaim tersebut, menilai bahwa teknologi seharusnya membuat pemilu lebih efisien, bukan sebaliknya.

Penggunaan jet pribadi oleh KPU untuk mendukung Pemilu 2024 mendapat kritikan keras dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. 

Ia menilai klaim KPU soal pemilu paling rumit di dunia hanyalah dalih untuk menutupi kinerja yang buruk dan pemborosan anggaran negara.

"Bagaimana rumitnya?" sindir Ray dalam acara yang digelar di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Baca juga: Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M

Ray mengungkapkan bahwa Pemilu 2024 seharusnya tidak rumit, karena teknologi sudah dimanfaatkan secara maksimal. 

Ia pun menyayangkan penggunaan jet pribadi senilai Rp 65 miliar yang justru bisa menghemat biaya untuk logistik.

"Kemarin katanya untuk anggota KPU sosialisasi saja pakai jet. Menyewa jet. Apa yang rumit?" tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Mohammad Afifuddin menjelaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia, dengan penyelenggaraan serentak pilpres, pileg, dan pilkada dalam waktu bersamaan. 

Ia menambahkan bahwa KPU harus menjalankan "double burden" tanpa jeda yang cukup. Afifuddin juga memberi alasan penggunaan jet pribadi, yang katanya diperlukan untuk distribusi logistik yang cepat karena waktu kampanye yang hanya 75 hari.

Namun, Transparency International Indonesia (TII) menyoroti pengadaan jet pribadi tersebut sebagai langkah yang tiba-tiba dan tidak transparan. 

TII juga mengingatkan bahwa anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun sangat rawan korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Anak Naik Jet Pribadi, Istri Tenteng Tas Puluhan Juta, Kapolda Kalsel Tak Lapor LHKPN ke KPK?

Afifuddin menyatakan bahwa keputusan untuk menggunakan jet pribadi bertujuan agar logistik dapat didistribusikan lebih cepat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dan untuk melakukan inspeksi mendadak guna memastikan pemilu berjalan lancar.

Namun, ia menyerahkan pertanyaan teknis terkait pengadaan jet pribadi kepada sekretariat KPU.

Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya